• 021 316 9457
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wujudkan Kemandirian Industri Garam, BPPT - PT Garam Sepakat Jalin Kerjasama

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) jalin Kerjasama dengan PT. Garam dalam rangka upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas garam rakyat menjadi garam industri.

 

Kebutuhan garam nasional meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. Produksi garam dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas.  Kualitas garam lokal belum memenuhi standar garam industri karena kandungan NaCl yang lebih rendah dan pengotor (impurities) yang melebihi standard. Kita harus dapat meningkatan produktivitas dan kualitasnya, agar dapat swasembada garam, sebagaimana arahan dari Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia.

 

BPPT telah melakukan inovasi teknologi untuk mengolah garam rakyat menjadi garam industri yang dapat meningkatkan kualitas garam menjadi setara garam industri. Pada kesempatan ini BPPT membuat model peralatan proses pemurnian dengan skala produksi 40.000 ton/tahun.

 

Kepala BPPT Hammam Riza menyampaikan bahwa Pilot Project ini merupakan contoh peralatan yang terdiri dari unit pencucian paling lengkap yang terdiri dari 3 jenis mesin pencucian garam. Dengan peralatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas garam rakyat yang paling rendah menjadi garam industri. Implementasi di ladang pegaraman dapat dibuat menyesuaikan dengan kondisi bahan baku garam krosok yang dihasilkan. Dengan inovasi ini dapat mengolah aram rakyat denagn kandungan NaCl kurang dari 92% menjadi lebih dari 98% yang memenuhi SNI.

 

"Rencana impor garam berdasarkan neraca garam tahun 2020 mencapai 2,9 juta ton. Pada saat ini garam konsumsi sekitar 2 juta ton/tahun sudah dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri, tetapi garam industri masih 100% impor," ucap Hammam saat sambutan acara MoU BPPT dengan PT. Garam di Gresik, Selasa (3/11)

 

Untuk memenuhi kebutuhan garam aneka pangan yang saat ini masih impor perlu dibangun pabrik garam industri dengan kapasitas yang sama dengan di Gresik, di sejumlah wilayah sesuai rencana pembangunan industri garam nasional, mulai dari Aceh, Jawa, Madura, Sulawesi, NTB dan NTT.

 

Direktur utama PT. Garam Ahmad Didi Ardianto mendukung penuh upaya riset flagship nasional bersama BPPT agar garam bisa berdaulat di Indonesia.

 

"Proses ini akan berjalan cukup panjang dan kita harus tetap semangat untuk mewujudkannya. Kami PT. Garam siap mendukung program ini dan berharap PT. Garam dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara dalam hal ini dengan BPPT," ucap Didi.

 

Untuk meningkatkan produksi garam lokal, BPPT menyiapkan konsep produksi garam tanpa lahan penggaraman atau dengan memanfaatkan rejected brine PLTU. Diharapkan dengan berdirinya pabrik garam PLTU tersebut maka dapat memproduksi garam industri atau memotong proses dengan menghasilkan brine atau larutan garam industri yang dapat langsung digunakan oleh industri CAP (Chlor Alkali Plant).

 

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti Widya Putri yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan bahwa Komisi VII DPR selalu bekerjasama dengan BPPT tentang bagaimana industri kita tidak bergantung pada produk impor baik untuk industri garam maupun industri lainnya.

 

"Sudah tidak ada alasan lagi untuk impor garam, saya secara pribadi selalu mengapresiasi kerja keras BPPT untuk menjadikan garam rakyat menjadi garam Industri," kata Roro.

 

Program swasembada garam nasional memiliki sasaran antara lain untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan garam industri, meningkatkan daya saing produksi garam rakyat menuju kemandirian dan melepaskan ketergantungan terhadap garam impor serta mewujudkan kelembagaan yang dapat memperjuangkan petambak garam. BPPT siap mendukung dari aspek teknologinya yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat. (Humas BPPT)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung B.J. Habibie Lantai 14
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9457
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2021 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT