• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BPPT Gelar FGD Implementasi Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018

Pemerintah telah mengeluarkan PerPres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PerPres ini dibuat untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntable yang berbasis elektronik.

 

Terkait hal tersebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengadakan Focus Group Discussion dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di BPPT (25/04).

 

Kepala BPPT Hammam Riza menyambut baik kehadiran para peserta FGD dan para seluruh pemangku kepentingan, ini merupakan bagian dari kita untuk bercermin atau merefleksikan diri mengenai peran BPPT didalam melaksanakan kegiatan yang terkait SPBE.

 

Objek dari SPBE ini meliputi semua pemerintahan pusat dan daerah yang berjumlah 616.  Menurut Hammam, SPBE ini bukan sesuatu yang baru bagi BPPT, kita sudah bicara tentang e-government 20 tahun lalu.

 

Disebutkan Hammam, tujuan dari SPBE ini adalah guna terwujudnya tata kelola SPBE yang efektif dan efesien, terciptanya layanan publik yang berorientasi kepada masyarakat  serta terselenggaranya insfrastruktur TIK yang terintegrasi.

 

Karenanya disini diperlukan terobosan pemikiran jika kita melihat dari visi dan misi SPBE yakni terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, ujar Hammam.

 

Dikatakannya, ruh dari SPBE ini dipegang oleh banyak instansi. Di PerPres No 95 Tahun 2018 inilah peluang yang ingin kita garap bersama-sama karena ini adalah peluang inovasi bagi pemerintah dan Indonesia harus bergerak menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghela pertumbuhan ekonomi.

 

Oleh karenanya, memerlukan strategi yang solid untuk pelaksanaan dan penugasan SPBE kepada BPPT khususnya. BPPT harus mengerti dan mendalami penugasan yang diberikan kemudian menjadi start yang baik dan akan memberikan arah yang jelas sehingga aksinya juga bersesuaian seperti bentuk peraturan badan, pelaksanaan audit, pengembangan knowledge management, pengembangan AI, cloud service serta pusat data nasional dan ini menjadi tantangan bagi BPPT, tutup Hammam.

 

Sementara Deputi Bidang TIEM BPPT Eniya Listiani Dewi menyampaikan mengenai SPBE, di BPPT ada tiga unit terkait yakni Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK), Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK) dan Pusat Teknologi Elektronika (PTE).

 

Dijelaskan Eniya, didalam SPBE, tugas paling utama adalah membuat dan mengkoordinasikan pendampingan manajemen pengetahuan diseluruh kementerian lembaga pusat dan daerah. Kemudian tentang bagaimana mengaudit jaringan SPBE nasional yang ditugaskan BPPT itu satu kali setahun, serta audit aplikasi umum SPBE satu kali pertahun.

 

Lanjutnya, terkait PerPres tersebut ada rencana strategis yakni tugas BPPT dalam pengembangan layanan berbagi pakai atau cloud service dan mengambil keputusa untuk Artificial Intelligence (AI).

 

Kami harapkan adanya masukan dalam FGD ini, BPPT akan lebih fokus penggunaan cloud services dan AI ini untuk pemerintahan, jadi kita fokuskan untuk versi pemerintahan, kata Eniya.

 

Sebagai informasi, hadir para pembicara pada FGD tersebut yakni Suhono Harso Supangkat dari Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, Dwi Hendratmo dari STEI ITB, Ivan Fanany dari Fasilkom Universitas Indonesia, I Made Wiryana dari Universitas Gunadharma, Helni Mutiarsih Jumhur dari Telkom University Bandung, Ferry Astika Saputra dari PENS Surabaya. (Humas/HMP)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT