• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

High Level Meeting: BPPT Undang Stakeholder Bahas Perkeretaapian Indonesia

Surabaya – bppt.go.id – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengundang seluruh stakeholder perkeretaapian di Indonesia untuk memberikan masukan dalam finalisasi kegiatan perkeretaapian BPPT selama tahun 2018 lalu.

 

Plt. Kepala BPPT Wimpie A.N. Aspar menerangkan kehadiran semua stakeholder, mulai dari Kementerian yang mengeluarkan kebijakan dan peraturan, hingga pihak BUMN yang menggerakkan mata rantai perkeretaapian dari hulu ke hilir dikumpulkan dalam satu meja. Tujuannya untuk me-review hasil kajian dan layanan BPPT dalam bidang teknologi transportasi khususnya perkertaapian.

 

“Sengaja kita undang semua, supaya mereka bisa langsung menyuarakan kepentingan mereka dalam forum ini. BPPT sangat terbuka terhadap masukan dari para stakeholder untuk melengkapi rekomendasi yang telah ada, supaya bisa lebih baik dan lengkap,” tegas Wimpie saat membuka acara High Level Meeting Kegiatan Perkertaapian BPPT di Surabaya, Rabu (16/01).

 

 

Dirinya berharap dengan kehadiran seluruh stakeholder, hasil kajian dari BPPT bisa dimanfaatkan dan diterapkan dalam pembangunan perkeretaapian di Indonesia.

 

Dalam kesempatan yang sama Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR), Wahyu W. Pandoe, menjelaskan bahwa selama tahun 2018 lalu terdapat dua kegiatan besar perkeretaaian di BPPT.

 

Pertama yaitu pendampingan teknologi untuk pembangunan Light Rail Trasnport Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) bekerja sama dengan PT INKA (Persero). Deputi Wahyu menyebutkan dukungan teknologi yang diberikan meliputi, 1. Review, validasi, dan verifikasi desain; 2. RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety); 3. Project management; dan 4. Pengawasan terhadap quality process.

 

“BPPT selama pendampingan menilai kesiapan PT INKA untuk memproduksi 31 train set sangat luar biasa, baik dari segi kualitas maupun kecepatan. Terlebih pada Maret tahun 2019, PT INKA harus menyerahkan tepat waktu kepada PT Kereta Api Indonesia selaku operator pengelola LRT Jabodebek,” Ungkap Deputi Wahyu.

 

Kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan Feasibility Study (FS) Kereta Api Semi Cepat koridor Jakarta-Surabaya bersama dengan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub). Dalam FS ini, BPPT men-finalkan tiga kegiatan diantaranya Alinyemen, Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP), dan Analisis dampak lingkungan (AMDAL).

 

“Khusus untuk alinyemen sifatnya penugasan dari Kemenhub. BPPT memberikan 4 alternatif pilihan, namun yang dipilih adalah narrow gauge sepanjang kurang lebih 714 Km antara Jakarta-Surabaya. Lintasan yang dibangunpun ditetapkan penambahan satu jalur kereta dari jalur yang telah ada,” terangnya.

 

Deputi Wahyu berharap dengan adanya High Level Meeting ini timbul sinergi kegiatan, karena kedepan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, semua stakeholder perlu berbagi informasi kegiatan apa saja yang dapat dikerjasamakan.

 

“Tidak hanya berbagi informasi saja, stakeholder bisa langsung mengutarakan kendalanya kepada pihak yang berwenang. Terlebih, dari bahasan yang timbul mampu menciptkakan peluang kerjasama, khususnya kegiatan pengembangan kereta api di Indonesia,” tandas Deputi Wahyu.

 

 

Para Pemangku Kepentingan

 

 

Dari pihak Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan RI Sugihardjo, menyambut baik forum yang diadakan BPPT untuk membahas pengembangan perkeretaapian di Indonesia bersama PT INKA dan stakeholder terkait.

 

“Saya melihat hasil kajian BPPT mengenai kereta api semi cepat koridor Jakarta-Surabaya sangat komperehensif, dan telah menggunakan pendekatan multi criteria analysis. Jadi, bukan hanya dari segi teknis namun dari sisi ekonomi dan sosial juga termasuk didalamnya. Saya minta ini didokumentasikan,” ujar Sugihardjo mengapresiasi.

 

Dirinya melengkapi bahwa dalam kajian kereta api semi cepat koridor Jakarta-Surabaya, BPPT memberikan empat kajian alternatif, diantaranya kajian (1) narrow gauge existing track, (2) narrow gauge  new track, (3) standard gauge – new track, dan (4) standard gauge – full elevated.

 

“Dari empat kriteria rekomendasi awal, BPPT mengusulkan untuk menggunakan pilihan ketiga yakni standard gauge – new track. Namun melalui pertimbangan ekonomi dan teknis dari Pemerintah, dipilihlah narrow gauge – new track, sehingga Kemenhub meminta kajian yang lebih mendalam kepada BPPT untuk opsi tersebut,” urai Sugihardjo.

 

Diterangkan oleh Sugihardjo bahwa kajian BPPT merupakan second opinion atau pembanding dari kajian yang sebelumnya dilakukan oleh pihak Japan International Cooperation Agency (JICA). Menurutnya, dengan adanya kajian dari BPPT ini, pihak JICA melakukan evaluasi kembali terhadap kajiannya untuk disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini.

 

“Dengan alternatif teknologi yang sama, kajian BPPT jauh lebih efektif dari segi harga dibandingkan pihak JICA. Kajian anak bangsa ini tidak kalah dibandingkan dengan tenaga kerja asing. Saya mendorong Kementerian di Indonesia termasuk Kemenhub untuk mengembangkan kerjasama selanjutnya dengan BPPT,” tegas Kabalitbang Kemenhub.

 

Lebih lanjut, Sugihardjo secara pribadi menilai rekomendasi awal BPPT yaitu opsi standard gauge – new track sudah sangat tepat. Karena selain adanya manfaat jangka panjang dari kecepatan layanan, namun juga ada yang lebih penting yakni dari sisi lompatan teknologi yang akan dimiliki oleh Indonesia, khususnya PT INKA yang akan menyediakan sarananya.

 

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Utama PT INKA (Persero) Budi Noviantoro menyatakan kesiapannya apabila PT INKA diberikan amanah untuk menyediakan sarana dari kereta api semi cepat koridor Jakarta-Surabaya.

 

“Secara desain sedang kita persiapkan. Kita memiliki referensi kereta inspeksi di Makasar yang mampu memiliki kecepatan hingga 160 Km/Jam. Jadi dengan referensi tersebut dan pengalaman yang dimiliki, PT INKA siap untuk mengembangkan kereta semi cepat,” ujarnya optimis.

 

PT INKA sendiri saat ini sedang menyelesaikan proyek LRT Jabodebek. Sampai berita ini dikeluarkan, sudah 48 unit kereta ringan diselesaikan dari 186 unit kereta yang dipesan. Rencananya pada bulan April, PT INKA akan mengirimkan 1 rangkaian kereta kepada PT KAI untuk diuji coba, tergantung dari kesiapan PT KAI dan deponya.

 

“Kereta LRT Jabodebek ini memiliki spesifikasi teknologi terbaru (moving block) di Indonesia, sehingga otomatis, sesuai dengan Grade of Automation 3, tidak memerlukan masinis. Kalau berhasil, ini merupakan salah satu loncatan teknologi yang bisa kita kuasai,” tambah Dirut PT INKA.

 

Budi juga menyampaikan terima kasih kepada BPPT dan Perguran Tinggi Negeri telah mengawal proses produksi LRT Jabodebek.

 

“Dengan pendampingan BPPT baik dari inovasi dan layanan teknologi, PT INKA semakin yakin dan siap untuk mengirimkan tepat waktu 31 train set LRT Jabodebek kepada PT KAI,” mantap Budi.

 

Sebagai informasi High Level Meeting Kegiatan Perkertaapian BPPT dihadiri oleh pihak BPPT sendiri sebagai penyelenggara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT KAI, PT INKA, PT Inti, PT LEN, serta Perguruan Tinggi Negeri.

 


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT