• 021 316 9457
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Implementasi Biofuel, Solusi Penyediaan Bahan Bakar di Indonesia

Pertumbuhan kebutuhan energi yang terus meningkat rata-rata 7% pertahun belum diimbangi dengan suplai energi yang cukup. Ketergantungan terhadap energi fosil khususnya minyak bumi masih tinggi sedangkan cadangannya semakin terbatas dan harganya sangat berfluktuasi. 

Dikatakan Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT, Eniya L. Dewi dalam acara Dialog Nasional Biofuel bahwa pemenuhan kebutuhan energi fosil khususnya BBM, masih dipenuhi melalui impor. 

 

“Produksi minyak bumi menurun, sementara konsumsi BBM meningkat. Hal ini yang menyebabkan impor BBM pun terus meningkat. Bahkan cenderung melemahkan nilai tukar rupiah” ungkap Deputi TIEM dalam acara yang digelar di Kantor BPPT, Jakarta, Selasa (25/09/2018). 

Besarnya subsidi BBM selama ini disebutnya, telah berdampak negatif pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nilai subsidi tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan lainnya seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, dan lain lain. 

“Di sisi lain, pemanfaatan bioenergi sebagai energi terbarukan belum optimal padahal potensinya sangat besar,” tuturnya. 

Pemanfaatan BBN

Terkait pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN), telah dimulai sejak tahun 2006 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2006. Mulai tahun 2009, Pemerintah memberlakukan kebijakan mandatori pemanfaatan BBN pada sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik melalui Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, yang telah diperbarui melalui Peraturan Menteri ESDM no.12 tahun 2015. 

Kapasitas terpasang BBN untuk jenis biodiesel telah mencapai 12 juta kL per tahun, sedangkan kapasitas terpasang untuk BBN jenis bioethanol yang siap produksi 200 ribu kL per tahun (fuel grade ethanol). Sejak 1 Januari 2016 telah diimplementasikan B20 pada bahan bakar solar bersubsidi, sedangkan penerapan pada sektor yang lain diterapkan mulai 1 September 2018. Penerapan biodiesel hingga mencapai tahap B20 tentunya telah melalui berbagai tahapan riset, pengembangan, sosialiasi, dukungan kebijakan, maupun monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah in harus semakin diperkuat dalam rangka implementasi B30 yang akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2020.

Berdasarkan Perpres No 22 tahun 2017 mengenai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah menetapkan target penerapan EBT atau Energi Baru Terbarukan sebesar 23 % pada tahun 2025 dengan porsi biofuel ditargetkan mencapai 5%. Sementara itu menurut Outlook Energi Indonesia 2017, capaian penerapan EBT dalam bauran energi baru mencapai 12 %. Untuk itu diperlukan strategi dalam riset, pengembangan, maupun kebijakan agar target yang ditetapkan dapat terlaksana. Hal ini tentu perlu didukung oleh semua stakeholder baik dari sisi pemerintah, akademisi, pelaku industri, maupun masyarakat sebagai pengguna.

Kegiatan Dialog Nasional tentang biofuel ini ditambahkan Deputi TIEM, berguna untuk mendiskusikan peluang, tantangan, strategi, teknologi, maupun kebijakan dalam mensukseskan implementasi biofuel tersebut, baik untuk bahan bakar otomotif, pembangkit listrik, alat besar, rumah tangga, maupun industri penerbangan. Dengan demikian imbuhnya, dapat dirumuskan rekomendasi dalam implementasi biofuel sebagai solusi dalam penyediaan bahan bakar nasional. 

“Mengambil tema Implementasi Biofuel sebagai Solusi Penyediaan Bahan Bakar di Indonesia, kegiatan Dialog Nasional ini merupakan kristalisasi pemikiran teknologi biofuel yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta untuk mensukseskan program Nawa Cita Pemerintah. Diharapkan dengan adanya kegiatan Dialog Nasional Biofuel 2018 ini bisa memberikan bahan masukan kepada pemerintah melalui suatu rekomendasi, agar pemerintah berkenan menerapkan kebijakan dan regulasi terkait optimalisasi peran teknologi dalam pembangunan sektor industri bahan bakar, guna mempercapat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya. 

Implementasi B20 sejauh ini sudah berhasil meskipun ada beberapa kendala dalam handling selama transportasi dan storage, sehingga diperlukan adanya suatu standar transportasi dan storage system yang dapat menjamin kualitas dan kontinuitas penyediaan dan penerapan B20. Untuk itu di dalam implementasi standar ini diperlukan adanya suatu pendampingan teknis dari lembaga atau institusi yang berkompeten dan mendapatkan penugasan dari pemerintah.

Sesuai dengan roadmap penerapan bahan bakar nabati di Indonesia maka Road test bahan bakar B30 sebaiknya segera dilakukan oleh seluruh stake holder (KESDM, BPPT, APROBI, PERTAMINA, GAIKINDO, HINABI) pada mesin kendaraan. Dan apabila hasilnya memenuhi persyaratan yang ditentukan maka sebaiknya segera diimplementasikan. Peningkatan konsumsi biodiesel nasional akan semakin menekan impor BBM sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan menghemat devisa. Seiring peningkatan kebutuhan biodiesel nasional maka perlu dipikirkan pasokan metanol yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Selain itu aplikasi bahan bakar B50 dan PPO50 bisa mulai digunakan pada mesin diesel medium speed ke bawah (PLTD) dengan memperhatikan viskositas yang setara dengan HSD. Juga perlu disiapkan kajian pajak untuk bahan bakar fosil dan energi terbarukan khususnya pada biofuel dan BBM. Pajak tersebut akan digunakan sebagai cadangan ketika CPO naik jauh melebihi harga solar sehingga pajak ekspor yang selama digunakan tidak bisa menutup selisihnya. 

Ke depan dalam jangka panjang perlu dilakukan kajian engine untuk penggunaan B0 sampai B100. Kemudian upaya untuk pengembangan produksi Green fuel / green petrol (green diesel, green avtur, dan green gasoline) dari bahan baku sawit harus diakselerasi dengan memperhatikan skala ekonomis. (Humas/HMP) 

 


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung B.J. Habibie Lantai 14
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9457
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT