Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

BPPT-IATI Rekomendasikan Audit Teknologi Untuk Cegah Penyadapan (I)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) menyarankan kepada pemangku kebijakan terkait, untuk melakukan audit teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan selama ini.  Indonesia sendiri hingga kini masih bergantung akan teknologi asing, maka peluang untuk disadap oleh negara lain tetap besar. Kemandirian teknologi sudah seharusnya menjadi solusi agar penyadapan terhadap pejabat pemerintah Indonesia  dapat diminimalisir.  Kepala Balai Ipteknet BPPT, Irwan Rawal Husdi, mengatakan Indonesia perlu membangun infrastruktur sistem informasi yang kuat untuk mencegah adanya penyadapan.

Indonesia, sebutnya perlu membangun infrastruktur sistem informasi yang kuat untuk mencegah terjadinya penyadapan data-data penting pemerintahan, Sebagian besar bobolnya sistem informasi, lanjutnya, disebabkan kelalaian dari penggunanya sendiri. Namun jika mempunyai sistem yang kuat, hal itu dapat teratasi. "Untuk  itu, kami terus mengupayakan adanya "Government Secure Information" (GSI) yang menghubungkan antar instansi pemerintah, " ujar Irwan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/11).

Sistem GSI terangnya adalah sistem tertutup, namun untuk pihak luar menggunakan akses yang terbuka dengan infrastruktur yang berbeda pula. "Penerapan GSI tersebut, lanjut dia, harus terpadu. BPPT juga telah mencoba membuat pusat data tertutup di Serpong dan bekerja sama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dengan sistem tersebut, Irwan menjamin keluar-masuknya informasi terjaga karena hanya melalui satu pintu. Jadi keamanannya lebih dijamin dan lebih mudah karena dilakukan dalam satu tim,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sistem Komunikasi Multimedia BPPT, Kelik Budiana  juga menerangkan bahwa Teknologi GSM mudah disadap karena banyak celah, "Penyadapan bisa dilakukan, ketika data sedang berjalan ataupun membuat Base Transceiver Station(BTS) palsu. Oleh karena itu, perlu dilakukan enkripsi atau pembungkusan data pesan yang disampaikan tersebut. Enkripsi bisa dilakukan melalui perangkat yang digunakan," katanya.

Kelik mencontohkan bahwa aplikasi enkripsi perangkat telepon seluler  perlu digunakan oleh Presiden dan jajarannya. Jika diberi aplikasi itu, lanjutnya, apa yang disampaikan oleh Presiden tidak sama dengan yang diterima oleh si penerima pesan. "Untuk membukanya perlu didekripsi melalui kunci-kunci yang hanya penerima pesan yang tahu. Aplikasi itu, lanjut Kelik, sudah lama tersedia dan banyak yang sudah memanfaatkannya.  Keamanannya juga sangat tinggi sehingga sulit bagi penyadap untuk mencari celah. (SYRA/Humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id