• 021 316 9457
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Industri Pertahanan Melalui Inovasi Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) saat ini sudah menjadi  landasan ilmiah dalam pembangunan, sesuai dengan amanat UU. No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK). Hal ini turut berdampak pada kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) yang harus berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

BPPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi, sesuai UU SISNAS IPTEK, mempunyai tujuh peran strategis yaitu: perekayasaan, audit teknologi, kliring teknologi, alih teknologi, intermediasi teknologi, difusi IPTEK dan komersialisasi teknologi. Melalui ketujuh peran tersebut BPPT meyakini dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berjaya dan berdaya saing di masa depan dengan menumbuh kembangkan  penguasaan serta pemanfaatan IPTEK.

 

Untuk meningkatkan perannya sebagai lembaga penyelenggara IPTEK di Indonesia, BPPT terus melaksanakan program pengkajian dan penerapan yang berdampak pada sektor ekonomi, dengan fokus pada delapan bidang teknologi, diantaranya Kebencanaan, Kemaritiman, Kesehatan & Pangan, Pertahanan dan Keamanan, Rekayasa Keteknikan, Transportasi, Energi,  Teknologi Informasi dan Elektronika.

 

Guna mendukung pelaksanaan kedelapan bidang fokus tersebut, BPPT mengadakan Rapat Kerja Nasional BPPT (Rakernas) dengan tema Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi pada 8-9 Maret 2021 dengan mengundang seluruh stakeholders untuk memberikan masukan agar hasil fokus bidang BPPT dapat lebih terpusat pada pencapaian hasil dan dapat digunakan untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa.

 

Menteri Riset Teknologi/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro turut menghadiri Rakernas BPPT menyampaikan bahwa teknologi digital di era revolusi industri 4.0 harus segera menjadi mainstream dalam perkembangan inovasi teknologi.

 

Inovasi teknologi yang saat ini dlakukan lanjut Bambang, bukan hanya untuk keperluan sekarang, karena setiap bangsa besar punya mimpi dan cita cita, dan Indonesia punya visi ditahun 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk bisa keluar dari midle income trap menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju.

 

Perjalanan menuju negara maju, sangat jauh dari mudah, menurut Bambang kita butuh pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi, stabil dan berkesinambungan dengan priode hingga 20 tahun.

 

Apapun itu harus kita lakukan jika ingin menjadi negara maju, kita butuh terobosan dan lompatan. Maka kuncinya adalah ekonomi yang berbasis inovasi sebagai upaya untuk mengubah mindset perekonomian saat ini yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam dan lebih banyak pada peningkatan efesiensi, ujar Menristek Bambang.

 

Kemandirian Bidang Pertahanan dan Keamanan

Kabalitbang Kementerian Pertahanan Marsekal Muda TNI Julexi Tambayong turut hadir sebagai pembicara secara virtual pada Rakernas BPPT. Ia menyampaikan, upaya untuk terus membangun kemampuan pertahanan harus menjadi prioritas utama sehingga tugas pokok TNI dapat dilaksanakan secara maksimal dalam menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

 

Julexi menambahkan, dengan kuatnya pertahanan negara maka akan tercipta suatu kondisi yang kondusif dan peluang yang besar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi sekaligus melaksanakan pembangunan diberbagai sektor. Disisi lain, dengan melihat kondisi sekarang, perang dan operasi meliter terus melahirkan taktik dan inovasi serta teknologi baru atau Revolution Military Affairs.

 

Peralatan pertahanan menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung operasi militer perang. Apabila dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan srategis, maka Indonesia harus mengambil langkah strategis guna memastikan kekuatan pertahanan negara harus mampu mengatasi segala bentuk ancaman.

 

Selanjutnya Julexi menyebut tiga faktor dalam model manajemen pengembangan kemampuan pertahanan yakni kesiapan tempur, struktur kekuatan serta kemampuan berkelanjutan. Faktor terakhir inilah yang menurutnya menjadi penting yakni kemampuan untuk melaksanakan perang berkelanjutan.

 

Tentunya akan sangat didukung oleh kemampuan industri pertahanan nasional sehingga mampu mendukung keberlanjutan perang secara mandiri, ujarnya.

 

Ia pun mencontohkan pemenuhan peralatan pertahanan dinegara maju yang dilaksanakan melalui lembaga litbang dan selalu diarahkan guna memperoleh atau mempertahankan keunggulan teknologi terhadap musuh potensial. Karenanya mereka akan berusaha menciptakan produk Alpalhan yang paling modern.

 

Negara maju menyadari bahwa lembaga penelitian dan pengembangan bidang pertahanan sangat membawa pengaruh yang signifikan bagi kemajuan teknologi sekaligus ekonomi, jelasnya. Kontribusi teknologi pada bidang pertahanan adalah dengan dihasilkannya turunan teknologi yang banyak mempengaruhi bidang non militer. Saat ini pemberdayaan industri pertahanan untuk menghasilkan Alpalhan mulai diarahkan dari defence expenditure ke defence investment.

 

Seperti arahan Presiden RI tentang pengembangan industri pertahanan yang menjadi strategi pemulihan ekonomi, tentunya dengan tumbuhnya industri pertahanan nasional akan membuka lapangan pekerjaan.   

 

Oleh karena itu perlu kesadaran akan pentingnya kemandirian industri strategis terkait dengan selfrespect dan sovereignty sebuah negara yang berdaulat. Kemampuan untuk memproduksi perlatan militer sendiri tanpa bergantung pada negara lain merupakan salah satu target kebijakan pemerintah Indonesia yang harus menjadi prioritas, pungkasnya. (Humas BPPT)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung B.J. Habibie Lantai 14
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9457
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2021 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT