• 021 316 9457
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Songsong Transformasi Digital Malalui Peningkatan Kualitas SDM Iptek

Digitalisasi bukanlah membuat proses digital dari proses yang ada menjadi otomatisasi, tetapi merupakan proses transformasi. Transformasi adalah proses perubahan yang terstruktur yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Digitalisasi seolah memang mengandung makna teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi.

 

Sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi, BPPT berupaya menerapkan hasil riset dan inovasi yang menjadi solusi terhadap penguasaan teknologi serta mempunyai tanggung jawab di dalam keberhasilan penerapannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dinamis bercirikan proses biokrasi yang cepat, responsif dan efisien dalam setiap proses bisnis dilingkungan BPPT, disampaikan Kepala BPPT Hammam Riza  di acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Transformasi Digital yang dilakukan secara daring oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (19/10).

 

Sejak 2019 BPPT telah menghasilkan grand design untuk melaksanakan transformasi digital yang telah diterapkan seluruh pegawai dilingkungan BPPT. Menurut Hammam, tranformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi yang tepat, tetapi juga dibutuhkan adanya dukungan budaya yang tepat dan sumberdaya manusia yang mumpuni serta proses yang tepat.

 

Selain itu, keberhasilan tranformasi teknologi merupakan sebuah perjalanan secara keseluruhan yang melibatkan pegawai dengan meningkatkan keterampilan internal, mengadaptasi struktur dan cara kerja terbaik serta menciptakan tim yang dapat memaksimalkan teknologi baru. Ini merupakan tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, ujarnya.

 

Revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi dengan mengintergasikan dunia online dan lini produksi di industri dengan proses otomasi. Terkait hal tersebut Hammam mengacu pada arahan Presiden RI Joko Widodo mengenai lima langkah percepatan transformasi digital yang meliputi seluruh aspek dari transformasi digital dalam rangka menuju Indonesia visi 2045.

 

Lima langkah tersebut yakni, percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, integrasi pusat data nasional dipercepat, sumber daya manusia talenta digital disiapkan serta perencanaan transformasi digital perlu dipersiapkan secara matang menuju ekonomi kreatif dan digital sebagai penggerak ekonomi berbasis inovasi serta mempersiapkan Indonesia sebagai pusat ekonomi kreatif dan digital dikelas dunia, pungkasnya.

 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan bahwa Indonesia perlu melakukan percepatan menuju transformasi digital.

 

Dari arahan tersebut lanjutnya, diperlukan akses internet digitalisasi guna meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia. Dalam situasi seperti sekarang ini kebutuhan akan akses internet sangat penting bagi masyarakat maka diperlukan penyusunan format informasi digital.

 

Penerapan teknologi tersebut dibutuhkan agar dapat merespons perubahan dan  teknologi terkini. Karenanya harus terus ditingkatkan kemampuan teknologi informasi  guna merespons perubahan agar adaptif dan lincah mengadopsi teknologi yang sangat dinamis, tuturnya.

 

Kepala Pusat Manajemen Informasi (PMI) BPPT Kelik Budiana menyebut guna mendukung transformasi digital dan menyongsong revolusi industri 4.0, BPPT telah meluncurkan 41 aplikasi digital guna mendukungan manajemen dan kesejahteraan pegawai seperti aplikasi digital untuk mencatat presensi dan kinerja pegawai yakni Fabiola atau Face Biometric Location Authentication.

 

Selain itu BPPT juga akan meluncurkan sebuah terobosan aplikasi identitas digital yakni i-Otentik-3000 yakni sebuah aplikasi sertifikat digital bagi seluruh pegawai. BPPT akan menjadi instansi pemerintah pertama di Indonesia yang melaksanakan hal tersebut. Aplikasi ini juga berfungsi guna memastikan keutuhan dokumen yang dikirim serta memastikan autentifikasi dokumen dan pengirim.

 

BPPT dikatakannya, sudah menerima mandat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang berwenang menerbitkan, melakukan validasi, dan mengelola sertifikat digital yang diperuntukkan di lingkungan instansi pemerintah.

 

Melalui FGD ini, diharapkan kedepan bisa medorong perubahan bangsa Indonesia guna bergerak dan mempersiapkan kedepan lebih baik bersama-sama dengan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam menghadapi transformasi digital. (Humas BPPT)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung B.J. Habibie Lantai 14
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9457
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT