• 021 316 9457
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hadirkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Pembangunan Nasional

Focus Group Discussion (FGD) bertujuan untuk meningkatkan sinergi BPPT seperti dipaparkan pada Rakornas Ristek BRIN mengenai konsep riset dan inovasi nasional, dimana Undang-undang Sisnas Iptek yang telah diresmikan pada 13 Agustus 2019 harus dilanjutkan kedepan didalam pelaksanaanya, kata Kepala BPPT Hammam Riza saat acara FGD dengan tema Menuju Lembaga Kaji Terap Terdepan, di Jakarta (19/02).

 

Dikatakannya, bahwa iptek harus menjadi landasan untuk pembangunan nasional seperti tertuang didalam UU Sisnas Iptek pasal 41 secara konkrit dinyatakan bahwa hasil ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus menjadi landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan nasional.

 

Jadi tidak ada lagi sektor pembangunan nasional yang tidak mendayagunakan Iptek, seperti yang dilaksanakan BPPT melalui tujuh perannya mulai perekayasaan sampai dengan komersialisasi adalah bagian daripada lembaga pengkajian dan penerapan yang melaksanakan undang-undang tersebut, ujarnya.

 

Ditegaskan Hammam, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus hadir sebagai landasan didalam semua perumusan kebijakan, misal dalam merencanakan ibu kota negara baru harus memanfaatkan Iptek bangsa kita sendiri, dari karya anak bangsa Indonesia.

  

Kita harus mendayagunakan teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa. Sesuai dengan Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2019, pungkasnya.

 

Sementara,  Karjono Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuturkan bahwa Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antara unsur kelembagaan dan sumberdaya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pegetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

 

Karjono menyebut, seperti dimandatkan di UU Sisnas Iptek pasal 41 bahwa hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

 

Ketentuan mengenai hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, jelasnya.

 

Diharapkan FGD ini dapat merumuskan terbentuknya organisasi yang tepat untuk BRIN yang mengkoordinasikan, mensinergikan LPNK serta Litbang dan K/L dalam program, anggaran dan sumber daya serta kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Kementerian Ristek maupun Kepala BRIN. FGD ini juga yang akan menjadi masukan dalam Perpres mengenai BRIN yang masih dalam proses. (Humas/HMP)

 

SETAMA, Biro HKH, UU SISNAS IPTEK, Kepala BPPT, Hammam Riza, Setama BPIP, Karjono


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung B.J. Habibie Lantai 14
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9457
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT