• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BPPT Serahkan Laporan Hasil Survei Landas Kontinen Indonesia Pada BIG

Jakarta, (29/10). Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Balai Teknologi Survei Kelautan melakukan Pemaparan dan Penyerahan Hasil Survei Bathimetri Survei Landas Kontinen Indonesia di Utara Papua kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai.

 

Penyerahan tersebut dilakukan oleh Kepala BPPT Hammam Riza dan Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin yang juga menandai selesainya kontrak kerja sama swakelola antara BPPT dan Badan Informasi Geospasial yang telah ditandatangani pada 18 Maret 2019 di Kantor BIG, Cibinong dalam rangka Survei Landas Kontinen Indonesia menggunakan wahana Kapal Riset Baruna Jaya I milik BPPT.

 

Disampaikan Hammam, survei tersebut dilakukan menggunakan wahana KR Baruna Jaya I BPPT dengan tujuan melakukan survei bathimetri multibeam untuk mendapatkan gambaran morfologi dasar laut area survei.

 

Selain untuk melakukan verifikasi data-data dokumen submisi Ekstensi LKI yang sudah ada, menurut Hammam hasil survei tersebut juga akan dimanfaatkan untuk delimitasi batas terluar LKI di perairan bagian utara Papua.

 

Disampaikannya bahwa, pelaksanaan survei bathimetri LKI ini merupakan peran Difusi Teknologi dari Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT melalui pemberian layanan jasa teknologi survei kelautan.

 

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, BPPT kata Hammam selalu mengimplementasikan tujuh peran strategisnya yakni Perekayasaan, Kliring Teknologi, Audit Teknologi, Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Komersialisasi Teknologi.

 

Dalam upaya pemberian layanan jasa teknologi survei kelautan ini, BPPT sebutnya juga telah melakukan revitalisasi wahana KR Baruna Jaya I, II, III, dan IV secara menyeluruh sejak 2017 lalu untuk memenuhi kelayakan IMO dan SOLAS. Bahkan melakukan revitalisasi pada peralatan survei hidro-oseanografi, geologi, geofisika, geodesi, serta peralatan untuk kegiatan perikanan laut dan meteorologi.

 

Satu diantara begitu banyak peralatan yang direvitalisasi BPPT adalah system Multibeam Echosounder Teledyne Hydrosweep DS yang digunakan BPPT dalam kegiatan survei LKI dan mampu melakukan survei dan pemetaan laut dalam yang kemampuannya mencapai kedalaman 11.000 m. Kemudia selanjutnya dapat digunakan sebagai data primer untuk mendukung dokumen submisi Ekstensi LKI.

 

Hammam berharap kerja sama antar lembaga negara ini dapat terus terjalin dengan harmonis sebagai wujud sikap nasionalisme dan cinta tanah air NKRI untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan mandiri.

 

Sementara, Kepala BIG menyampaikan kegiatan survei ini merupakan bagian dari prioritas nasional Badan Informasi Geospasial yang bekerjasama dengan BPPT melalui swakelola.

 

Dikatakan Hasanuddin, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuktikan luasan wilayah Indonesia yang nanti akan dibawa dan dilaporkan ke PBB tentang klaim kita di wilayah utara Papua.

 

Data dari hasil survei ini kata Hasanuddin, akan mendukung dokumen submisi yang akan disampaikan di tahun 2020 ke PBB. Jika usulan tersebut diterima maka akan memperluas wilayah Indonesia.

 

Nantinya, hasil survei tersebut akan digunakan sebagai data pendukung terkait pengusulan penambahan wilayah Landas Kontinen di Perairan Utara Papua guna memperkuat dokumen submisi kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pungkasnya.

 

Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh kementrian dan lembaga lain yang turut terlibat dalam survey LKI, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, BIG, BPPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BMKG, LIPI, Pushidrosal TNI, ITS dan UNDIP serta lembaga lain. (Humas/HMP)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT