• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deputi TIEM BPPT: Tahun Depan BPPT Harus Masuk Sepuluh Besar Peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik

 

 

Puspiptek, Tangsel.  Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu tema yang dibahas dalam Pra Raker BPPT 2016. Salah satu poin yang dijadikan acuan dalam pembahasan KIP adalah tentang tidak masuknya BPPT kedalam 10 besar peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diumumkan oleh Komisi Informasi Pusat.


Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material, Hammam Riza, selaku ketua Pokja KIP BPPT secara detil menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, BPPT semestinya masuk dalam peringkat 10 besar  karena sudah sejak tahun 2010 menerapkan KIP.

 



"Peringkat KIP BPPT masih dibawah badan lain. Hal tersebut haruslah menjadi acuan kita. Dengan website yang baru, kita harapkan dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Karena media situs (website) atau portal lembaga menjadi salah satu poin yang dinilai," ungkap Hammam dalam wawancaranya dengan Tim Humas di Studio BPPT TV (5/02).


Ditambahkan Hammam, didalam website lembaga harus berisikan semua informasi kegiatan dari lembaga tersebut. Informasi disini, menurut Hammam, sangatlah luas. Namun secara umum ada beberapa yang harus tersedia dalam media situs atau portal adalah kebijakan atau peraturan dan tata kelola.


"Target tahun ini sangat jelas. Kita harus masuk kedalam peringkat sepuluh besar KIP. Kita lengkapi website dengan berbagai informasi. Misalnya capaian masing-masing unit BPPT, keynote Kepala BPPT, makalah-makalah, press release dan masih banyak lagi. Saya menginginkan masyarakat nantinya merasa memerlukan informasi dari website BPPT. The Stickiness. Itu yang saya inginkan," jelas Hammam. (Humas/HMP)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT