• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BPPT Siap Lakukan Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Organisasi

Di acara Rapat Kerja (Raker) BPPT 2014, hadir Rini Widyantini Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), untuk mensosialisasikan tentang "Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana di BPPT". Dalam keterangannya, penataan kelembagaan dan tata laksana memiliki keterkaitan dengan "Grand Desain Reformasi Birokrasi" yang tertuang di dalam kebijakan Perpres Nomor 81 Tahun 2010.

 

"Area pertama dari penataan kelembagaan dan tata laksana adalah perubahan organisasi yang diharapkan hasilnya mampu menjadikan sebuah oranisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Sedangkan, area kedua adalah penataan tata laksana yang hasilnya diharapkan dapat membuat organisasi memiliki sistem, proses, dan prosedur yang kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance," kata Rini, di sela acara pembukaan Raker BPPT 2014 di Bandung, (26/2).

Dia menambahkan, tujuan dari penata ketatalaksanaan adalah untuk meningkatkan kualitas sistem, proses, dan prosedur kerja agar menjadi lebih jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemda.

"Sedangkan sasaran dari penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan serta kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemda, sehingga mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik," jelas Rini.

Rini juga menyampaikan, tidak efektifnya penataan dan tata laksana di kelembagaan pemerintah terjadi karena adanya kesenjangan dalam pelaksanaan mandat kelembagaan. Biasanya itu terjadi karena adanya “kesalahan” dalam pemahaman mandat kelembagaan, “penyimpangan” pelaksanaan (realisasi) kegiatan, serta “kelemahan” koordinasi dan sinergi lintas fungsi, lintas unit kerja maupun lintas kelembagaan. Seharusnya pelaksanaanya diawali dari mandat, tupoksi, kapasitas, dan aksi.

"Kritik terhadap kelembagaan pemerintah saat ini adalah banyak yang masih belum tepat ukuran, fungsi, dan sasaran serta kewenangan masih banyak disalahgunakan dan overlapping. Misalnya, dari sisi sumberdaya manusia yang kuantitas penyebarannya tidak sesuai kebutuhan, kualitas dan produktifitas masih rendah, penggajian belum adil (berdasarkan beban kerja dan jabatannya), kesejahteraan masih kurang, dan tunjangan kinerja belum semua," ungkap Rini.

"Sedangkan dari dari sisi tata laksana terdiri dari sistem dan prosedur yang masih kurang efektif, tata hubungan kerja kurang jelas (vertikal/horizontal), belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani. Akibatnya banyak kelembagaan di pemerintahan di Indonesia masih boros atau tidak efisien dan belum akuntabel," tambahnya. (tw/SYRA/Humas)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT