Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

BPPT DUKUNG REALISASI PELAKSANAAN E-VOTING DI JEMBRANA

Terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No 27 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel dengan sistem pemilihan berbasis teknologi e-voting, Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana, melakukan kunjungan ke BPPT dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi teknis dengan tim dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, Kamis (25/02).

‚Maksud dari kedatangan kami adalah untuk mendapatkan masukan serta rekomendasi-rekomendasi dari BPPT tentang permasalahan teknis yang sekiranya akan dihadapi dalam sistem e-voting ini‚, kata wakil ketua DPRD Jembrana, I Ketut Widastra, dalam sambutannya. Ia juga menekankan akan pentingnya kunjungan ini, terutama untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin dihadapi dalam sistem tersebut.

Secara umum, menurut Ketua Pansus, Nyoman Birawan, terdapat beberapa hal yang menjadi poin mendasar bagi Pansus. ‚Pertama, apakah dengan sistem e-voting ini akan dapat meminimalisir kesalahan perhitungan akhir, seperti yang biasa terjadi pada sistem manual. Kedua, terkait dengan kerahasiaan pemilih dalam menentukan pilihannya. Ketiga, bagaimana cara BPPT mengatasi permasalahan identifikasi penduduk yang terkadang keliru, untuk menghilangkan praktek jual beli suara‚.

Menjawab hal tersebut, Samargi, perekayasa Bidang Sistem Informasi dan Komputasi PTIK BPPT menuturkan bahwa secara teknis, sistem e-voting memang butuh penyempurnaan, khususnya untuk hal-hal yang dianggap perlu dan tidak perlu bagi KPUD dan DPRD setempat. ‚Yang terpenting adalah, perlu adanya panduan teknis mengenai cara pengoperasian sistem tersebut‚, jelasnya.

Menanggapi permasalahan dalam pengidentifikasian penduduk, BPPT sudah mempunyai teknologi untuk mengatasinya yaitu e-KTP, yang merupakan single identity bagi masyarakat. ‚Dengan adanya single identity ini diyakini dapat mengatasi terjadinya penggandaan suara dalam pemilihan yang saat ini masih sering terjadi‚, tegasnya.

Hal serupa juga dilontarkan oleh Perekayasa PTIK BPPT, Andrari Grahitandaru. ‚Dalam pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi-red), diperlukan adanya suatu Standar Operasional Prosedur atau SOP, yang menganalogikan semua tata cara yang dilakukan dalam sistem pemilihan e-voting ini. Mulai dari tata cara pendaftaran sampai pada cara melakukan pemilihan, semua harus dianalogikan‚.

Lebih lanjut Andrari menyampaikan, dengan diberlakukannya sistem ini, nilai tambahnya adalah lebih cepat dalam melakukan penghitungan suara, lebih akurat dan pemilihan dapat dilakukan dimana saja, tidak tergantung tempat. ‚BPPT, siap untuk mendukung pelaksanaan e-voting di Jembrana. Bila hal tersebut dapat segera direalisasikan, maka Kabupaten Jembrana akan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menggunakan e-voting dalam melakukan pemilihan ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa tentunya‚.

Turut pula hadir dalam acara, anggota Pansus Raperda, perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, dan staf PTIK lainnya dari BPPT serta wartawan media cetak dan elektronik. (YRA/humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id