9541
Hits

PEMANFAATAN E-KTP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK #1

Hal tersebut disampaikan Kepala BPPT, Marzan A Iskandar saat membuka Seminar Teknologi dan Pemanfaatan e-KTP dan Perangkat Card Reader untuk Pelayanan Publik di BPPT, (2/05). Seminar ini merupakan kelanjutan dari Dialog Nasional e-KTP yag telah dilaksanakan pada tahun 2012 oleh BPPT dan Kementerian Dalam Negeri.

Bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2013 yang lalu, BPPT menyelenggarakan seminar publik bertemakan Pemanfaatan e-KTP dan Perangkat Card Reader e-KTP untuk Pelayanan Publik. Seminar ini diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) - BPPT bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) - Kementerian Dalam Negeri. Seperti diungkapkan pada laporan pelaksanaan oleh Direktur PTIK-BPPT, Hammam Riza, seminar ini didasari dengan semangat “Inovasi untuk Kemandirian Bangsa” untuk mencapai penguasaan teknologi di bidang TIK, khususnya teknologi secure identification.

Seminar yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang merupakan perwakilan dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, mitra industri  dan instansi lain. Seminar publik ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, yang kali ini bertujuan untuk mensosialisasikan manfaat e-KTP kepada masyarakat, mengkonsolidasikan dukungan pemangku kepentingan (stake holder) demi terbentuknya lingkungan kondusif untuk pemanfaatan e-KTP secara luas.

Selain itu, seminar ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan standard teknis perangkat pembaca e-KTP (card reader) yang merupakan perangkat inti dalam pemanfaatan e-KTP, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan fasilitas pengujian e-KTP.  Seminar ini memperkenalkan kepada publik adanya peningkatan fungsi e-KTP dari fungsi tunggal menjadi multifungsi. E-KTP yang semula hanya untuk otentikasi identitas penduduk Indonesia, dalam 5 tahun kedepan akan menjadi basis bagi pelayanan publik seperti misalnya dalam layanan kredit perbankan, jaminan kesejahteraan sosial, pemberian subsidi pemerintah hingga pelayanan kesehatan.

Menteri Dalam Negeri membuka seminar tersebut dengan melaporkan status terkini program e-KTP. Proses perekaman data biometrik penduduk telah mencapai angka 175.2 juta, yang melewati target 172 juta yang ditetapkan pada pada tahun 2011. Dari penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebenarnya jumlah  penduduk yang  mendapat e-KTP diperkirakan 191 juta. Selisih 16 juta ini sedang diupayakan penyelesaiannya oleh Kementrian Dalam Negeri, agar bisa memiliki e-KTP di tahun 2013. Awal tahun 2014 e-KTP akan mulai diberlakukan dan KTP non elektronik dinyatakan tidak berlaku. Hal ini akan diikuti dengan  perubahan prosedur pemanfaatan KTP, yang biasanya mensyaratkan fotokopi, maka sejak pemakaian e-KTP diberlakukan, kartu tersebut tidak diperkenankan difotocopy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP. (SYRA/humas)