Indonesia berada di zona “Ring of fire” karena letak geografisnya berada di antara pertemuan 3 lempeng tektonik besar yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Jalur yang dilalui pertemuan lempeng inilah yang menjadi zona rawan gempa di Indonesia.

Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua didunia, daerah padat penduduk seperti mayoritas Pulau Sumatera, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, NTT, Sulawesi, hingga Ambon merupakan daerah yang rawan akan terjadinya gempa bumi, hanya sebagian kecil Pulau Jawa bisa dikatakan aman dari ancaman gempa.

Melihat dari kondisi tersebut serta histori kebencanaan, upaya mitigasi bencana terintegrasi sudah sepatutnya diterapkan di Indonesia. Pengalaman bencana besar di Tahun 2018 yang menerpa Lombok, Palu, dan Selat Sunda menjadi wake up call bagi semua pihak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2019  tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami.

Melalui Perpres ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diberikan amanah untuk mengembangkan sistem peringatan dini tsunami atau yang lebih dikenal dengan Teknologi InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System). Teknologi kebencanaan ini pun menggunakan berbagai instrumen sesuai dengan kebutuhan lokasi, seperti Teknologi Buoy (InaBuoy), Teknologi Kabel Optik Bawah Laut (InaCBT - Cable Based Tsunameter), Teknologi Coastal Acoustic Tomografi (InaCAT), hingga Pemodelan berbasis Kecerdasan Artifisial.

Kepala BPPT Hammam Riza saat membuka Media Gathering bertemakan Teknologi Deteksi Tsunami Berbasis Buoy, Kabel Serat Optik, dan Akustik Tomografi mengatakan BPPT sejak Tahun 2019 telah membangun tiga teknologi tersebut dalam rangka mendukung InaTEWS Nasional BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika).

Dirinya mengungkapkan sensor tsunami dari InaTEWS BPPT dapat mengirimkan data secara berkesinambungan kepada BMKG dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat sebagai upaya mitigasi bencana tsunami di Indonesia.

Hammam mengatakan BPPT telah menyusun grand design peta jalan teknologi mitigasi dengan mengoperasikan InaBuoy di 13 lokasi, InaCBT di 7 lokasi, InaCAT di 3 lokasi dan didukung dengan pengolahan kecerdasan artifisial. Semua Teknologi InaTEWS ditargetkan akan beroperasi penuh pada tahun 2024.

Kepala BPPT berharap kegiatan media gathering ini dapat menjadi wadah untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta menjadi ajang membangun sinergi antar BPPT dan Pemerintah Daerah, Institusi Riset dari dalam dan luar negeri, asosiasi dan lembaga sosial masyarakat, industri/swasta, dan media, sehingga Program Nasional InaTEWS dapat terlaksana dengan konsep pentahelix. 

Kajian Kebencanaan Pasca Gempa Mamuju

Dalam Media Gathering pada tanggal 8 Juni 2021 ini, BPPT juga menyerahkan laporan hasil Kajian Kebencanaan Pasca Gempa Mamuju kepada Gubernur Sulawesi Barat dalam membangun Sulbar menjadi Wilayah Tangguh Bencana.

Hasil Rapid Assessment Gempa Wilayah Mamuju Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Tim Perekayasa dan Peneliti melalui Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana (PTRRB) BPPT menghasilkan beberapa poin, diantaranya:

• Berdasarkan hasil observasi pesisir yang telah dilakukan BPPT dari tanggal 16-21 Februari 2021 disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan erat dan langsung antara kondisi fisik pantai dengan kejadian gempa mamuju yg berdampak pada timbulnya kerusakan fisik bangunan dan fasilitas umum lainnya.
• Temuan kerusakan fisik yang dijumpai di pesisir lebih dikarenakan kegagalan struktur bangunan. Tindakan reduksi resiko wilayah pesisir lebih diarahkan untuk menanggulangi bencana tsunami.
• Assessment ini kemudian dapat dijadikan dasar dalam melakukan tindakan mendesak dalam meningkatkan resiliensi melalui penciptaan pusat manajemen bencana serta program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang manajemen bencana.

Selain itu, BPPT juga  menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Bupati Manggarai Barat terkait pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah untuk penempatan landing station InaCBT di Labuan Bajo. (Humas)