Standar yang diacu pada internal PPKDT adalah Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) yang secara keseluruhan terdiri atas 5 pilar.  Fokus kegiatan kali ini mengarah pada 2 dari 5 pilar tersebut.  Pertama adalah pilar ketiga, yaitu menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik dan hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.  Kedua adalah pilar kelima, yaitu menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klater industri nasional dan daerah.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, PPKDT telah melakukan kegiatan identifikasi simpul-simpul jaringan inovasi sebagai dasar dari analisa pengembangan dan penguatan mekanisme jaringan inovasi Kabupaten Bangli (20-21/5).  Bertempat di Gedung Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Kantor Bappeda Kabupaten Bangli, tim Jaringan Inovasi PPKDT berkesempatan melakukan diskusi dengan para perwakilan dari kalangan Pemda (BKSDA, Bappeda, Dishubkominfo, Disbudpar, Disindag dan Dinkes) dan kalangan akademis (Universitas Udayana) di lingkungan Kabupaten Bangli.                                                                       

Bermuara kepada tema utama pengembangan Kabupaten Bangli yaitu Batur Global Geopark (BGG), telah didiskusikan tema-tema pokok seperti pariwisata, TIK / implementasi e-Health dan kesehatan. 

Terkait pariwisata, tema-tema spesifik yang dibahas antara lain alternatif langkah-langkah pengembangan kawasan pariwisata BGG yang diarahkan ke edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengembangan desa dan paket wisata, peruntukan zonasi hutan, pencemaran tambang terhadap lingkungan, dan seterusnya.  Termasuk dalam hal ini adalah keterlibatan entitas luar seperti UNESCO yang melakukan penilaian terhadap BGG sebagai world heritage.  Terdapat potensi kolaborasi di bidang pariwisata dengan kota sekitar seperti Kota Ubud dalam hal pendistribusian jumlah wisatawan, penyediaan fasilitas akomodasi dan transportasi, dan seterusnya.

Terkait TIK dalam hal implementasi e-Health, tema-tema spesifik yang dibahas antara lain pengembangan dan maksimalisasi fungsi telecenter dan community access point, pemanfaatan website dan social media, pembentukan komunitas TI, penyajian best practice baik dari kasus lokal maupun internasional sebagai pembanding sekaligus acuan, peningkatan kapasitas personil pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan TIK, serta RITI untuk implementasi e-Development sebagai komponen integral pembangunan di tahap perencanaan.  Dalam konteks implementasi sistem e-Health, Kantor Diskominfo menangani infrastruktur, sementara Dinkes menangani infostruktur dan Puskesmas Herbal bertindak sebagai pengguna sistem. 

Keterlibatan Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) pada bidang ini adalah penggunaan dan implementasi Free Open Source Software (FOSS) dan pemberdayaan program Indonesia Go Open Source (IGOS). Selain itu terdapat kebutuhan pengembangan TI yang dapat dituangkan dalam bentuk penyusunan RITI dan contingency plan untuk e-Health.

Terkait kesehatan, tema-tema spesifik yang dibahas antara lain program dari Kantor Dinkes yaitu Puskesmas berbasis herbal dan tema-tema terkait lainnya seperti jalur pasokan bahan obat, bantuan peralatan, dan kolaborasi dengan instansi horisontal.  Secara keseluruhan ada 15 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangli, masing-masing dialokasikan 3 PC untuk keperluan pertukaran data sehingga pelayanan via rekam medik online terpantau dengan baik. 

Cakupan fungsi yang sudah diimplementasikan ke dalam sistem TI adalah pendaftaran, billing, dan analisa dokter.  Telah disiapkan 2 puskesmas sebagai pilot project program Puskesmas berbasis herbal berkolaborasi dengan program kesehatan yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Gubernur Bali tentang asuransi kesehatan, bekerjasama dengan Universitas Udayana dalam hal mempersiapkan dan melibatkan tim teknis setempat serta membangun sense of ownership.  Kendala utama dalam pengembangan pada bidang kesehatan ini ditengarai antara lain dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen sanitasi perkotaan yang masih belum final.

Lebih spesifik berkaitan dengan kebutuhan Jaringan Inovasi antara lain adalah pengembangan fungsi aplikasi yang berhubungan dengan knowledge, serta sinergi pengetahuan dan kearifan lokal terhadap perkembangan teknologi. Contoh salah satu program yang relatif sudah sukses diterapkan adalah program bina tani terhadap 1000 kelompok tani di lingkungan Kabupaten Bangli, yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2011 sampai tahun 2014.  Saat ini sudah terbentuk sekitar 400 kelompok tani (dan terus bertambah) di Kabupaten Bangli yang saling berkolaborasi memperkuat satu sama lain dalam penguatan pondasi dasar, pertukaran pengetahuan, dan hal-hal lainnya.

Disamping itu dibahas juga hal-hal yang bersifat umum seperti ketersediaan aturan hukum, kebutuhan teknologi, program-program yang telah-sedang-akan dilakukan, kendala yang dihadapi serta solusi-solusi (khususnya solusi berbasis teknologi) yang dapat dikedepankan bekerja sama dengan BPPT dan institusi pelaku teknologi lainnya.

Selain penguatan internal seperti tersebut di atas, Kabupaten Bangli memiliki potensi untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang dengan Kota Pekalongan, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Tangerang Selatan sebagai mitra-mitra BPPT dalam konteks penguatan sistem inovasi daerah.