Sistem Elektronik Perencanaan, Anggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAKAT)adalah produk hasil kerjasama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) dan BPPT untuk menjawab keinginan Presiden RI guna mengintegrasikan e-planning, e-budgeting dan e-performance yang telah diresmikan di tahun 2017, demikian kata Kepala BPPT Hammam Riza di acara Penyerahan Kode Sumber Terbuka SEPAKAT ke KemenpanRB, di BPPT, Jakarta (22/11).
Dikatakannya, beberapa keunggulan SEPAKAT yakni integrasinya seluruh proses perencanaan, penganggaran, akuntansi hingga pelaporan pengelolaan keuangan daerah dalam satu basis data yang tunggal, ditambah dengan modul Kinerja, yakni penetapan Kinerja dan pohon Kinerja yang memungkinkan penelusuran dan korelasi antara anggaran, penyerapan dan kinerja suatu kegiatan.
Guna memudahkan pemakaiannya, kata Hammam, sistim ini menggunakan teknologi WEB dan pengguna hanya cukup menggunakan browser internet, nantinya kedepan akan kita imigrasikan ke cloud.
Hammam menyebut sudah banyak daerah yang menggunakan sistem ini sejak diluncurkan 2017 lalu diantaranya Bantul, Manado, Pekalongan, Situbondo, Probolinggo hingga Pemerintah Provinsi Banten dan 30 daerah lain. Sistem ini juga telah membantu beberapa daerah untuk mendapatkan opini WTP untuk pertama kalinya, ungkapnya.
Dengan diserahkannya source code diharapkan dapat membantu lebih banyak lagi pemerintah daerah maupun pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan hingga pengukuran kinerja pemerintah daerah.
Sementara, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB Muhammad Yusuf Ateh mengapresiasi dan menyambut baik dengan diserahkannya aplikasi ini karena sesuai dengan yang disampaikan Presiden.
Deputi Ateh juga menyebut, dalam evaluasi yang dilakukan kementeriannya masih banyak kegiatan yang tidak keterkaitannya dan yang banyak menyerap anggaran sering dikaitkan dengan penyerapan kegiatan yang baik karena selama ini tidak ada ukurannya.
Aplikasi ini menurut Ateh sudah sangat bagus yang dapat memantau penggunaan anggaran. Ateh juga mengutip pernyataan Presiden dalam penggunaan anggaran bahwa orientasi dari penggunaan anggaran adalah pada dihasilnya.
Lanjutnya, bagi kepala daerah aplikasi ini banyak manfaatnya yang dapat mengidentifikasi kegiatan yang dikerjakan, ini sesuai dengan yang dikatakan Presiden dan berdampak besar bagi efesiensi negara.
Sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah suatu kewajiban. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya sekedar aplikasi saja, tutupnya. (Humas/HMP)
