Kedua TPS inipun imbuhnya, menerapkan teknologi e-verifikasi pemilih, sebagai rangkaian Pemilu secara elektronik atau e-voting/e-Pemilu. e Verifikasi atau verifikasi secara elektronik ini, digunakan untuk memvalidasi pemilih menggunakan alat pembaca KTP elektronik.

 

 

Lebih lanjut dikatakan Kepala BPPT bahwa data hasil pemilu kerap menjadi permasalahan seperti manipulasi data jumlah suara. Sebagai solusi, BPPT telah menerapkan inovasi sertifikat digital atau certificate authority (CA), berupa tanda tangan digital yang dapat menjadi alat bukti sah dalam sengketa Pilkada. 

 

 

"Sertifikat atau tandatangan digital ini dapat menjamin penyampaian data berjenjang seperti dari TPS, kelurahan ke kecamatan, hingga ke pusat, tidak dapat diubah atau di-edit. Kami berharap kerjasama dengan KPU dapat lebih konkrit," ujarnya.

 

 

Pemilu saat ini yang masih menggunakan surat suara kertas, dengan proses rekapitulasi secara berjenjang, diharapkan dapat memperoleh hasil pemilu yang cepat, akurat dan sah melalui proses pengiriman form C1.plano-KWK langsung dari TPS oleh salah satu KPPS di tiap TPS. 

 

 

"Menghadapi pemilu 2019 terutama Pileg, maka Uji coba teknologi pada kondisi yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan teknologi sebelum diaplikasikan pada pemilu secara resmi. Kami sangat mengapresiasi KPU Sulsel, yang menyiapkan wilayahnya sebagai tempat uji coba pengunggahan form C1.plano-KWK langsung dari TPS oleh KPPS setelah tugasnya selesai," ujarnya.

 

 

Teknologi kami sudah cukup meyakinkan, secara teknologi dan industri pendukung sudah bisa dibuat industri dalam negeri. Mungkin masih ada sedikit kegamangan dari sisi kebijakan, dimana hal ini butuh undang undang yang kuat.

 

 

"Sebetulnya untuk menjamin Pemilu yang bersih, tentu sistem inilah yang cocok menjadi pilihan. Tentu membutuhkan Undang-undang agar memperkuat pelaksanaannya," pungkasnya. (Humas/HMP)