• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KBRN, Jakarta : Permasalahan gender sudah cukup lama menjadi isu, bukan saja di Indonesia tetapi di dunia. Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi (BPPT) merupakan salah satu lembaga yang didesain untuk menjadi contoh bagaimana permasalahan gender bisa diatasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar, saat penandatanganan MoU antara BPPT dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) mengenai Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Jakarta, Kamis  (27/12/2012).

"Tidak ada pembedaan antara laki-laki perempuan di lingkungan BPPT. Bahkan, beberapa produk karya BPPT yang fenomenal dihasilkan oleh perekayasa perempuan, seperti pengembangan produk olahan jamur, pangan darurat dan sel bahan bakar (fuelcell). Kuncinya adalah pendidikan," terangnya.

Menurut Marzan, selama diberikan akses pendidikan yang sama, maka permasalahan gender akan menjadi kurang relevan.

“Di lingkungan BPPT, dari jumlah karyawan sekitar 3.000 orang, total pegawai perempuannya mencapai 659 orang atau 22,84ersen. Sedangkan total pejabat struktural dan fungsional perempuan mencapai 305 orang atau 19,37 persen,” jelasnya.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar, BPPT merupakan lembaga ke-31 yang bekerjasama dengan KPP-PA dalam menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender. Kerjasama juga diperlukan agar Inpres Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional yang diamanatkan bisa dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2012 yang mengamanatkan pelaksanaan anggaran yang responsif gender.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, menurut Linda, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia. Penerapan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.

"Sesuai data BPS pada 2009, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,66 persen. Lalu apakah potensi ini akan menjadi solusi atau menjadi beban bagi pembangunan? Tentu kita harapkan semua menjadi solusi pembangunan, mendukung program pembangunan dan juga ikut berpartisipasi, bisa punya akses dan mendapatkan haknya dalam menikmati hasil-hasil pembangunan,” ungkapnya.

Terkait kerjasama BPPT dan KPP-PA, menurut Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT), Tatang A. Taufik, sejak 2009 lalu kolaborasi dalam implementasi e-development di kota Pekalongan dalam mendorong literasi teknologi informasi dan komunikasi kaum wanita dan pengembangan telecenter pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah dilakukan di Pekalongan.

"Peranan perempuan dalam penguatan sistem inovasi akan semakin penting, mulai dari peranannya sebagai penganjur kebijakan publik hingga dalam kemajuan inovasi, difusi dan proses pembelajaran. Pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan dan program BPPT untuk dikembangkan dalam kerangka penguatan sistem inovasi di Indonesia, diharapkan dapat berpengaruh timbal balik baik dalam mendukung peran KPP-PA maupun keberhasilan program BPPT dalam pembangunan nasional,” jelas Tatang.

Kesepakatan bersama tersebut, menurut Menteri PP-PA Linda Amalia Sari Gumelar, merupakan langkah awal untuk mengembangkan mekanisme pembuatan kebijakan dan program terkait pengarusutamaan gender di BPPT. Diharapkan ke depannya dapat dikembangkan ide kreatif dan inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan isu gender di bidang penerapan teknologi melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

"Kami siap membantu memfasilitasi penguatan penyusunan program dan kegiatan maupun penganggaran dengan mengintegrasikan perspektif gender di BPPT sebagai wujud konkrit dari kespekatan bersama ini,” tegas Linda.

“Kami ingin mendorong agar hasil penelitian dan pengkajian teknologi di BPPT pemanfaatannya dapat dirasakan, bukan saja oleh masyarakat umum, tapi lebih detail yaitu untuk perempuan dan para penyandang disabilitas,” pungkasnya. (Heri.F/HF)

(Editor : Heri Firmansyah)

Sumber : http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/39195#.UNz1yay4Rw8



JAKARTA (Suara Karya): Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ke depan mengarahkan kegiatan pada inovasi daerah guna pemanfaatan potensi besar pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan mengatasi masalah kemiskinan.

"BPPT menyadari melimpahnya berbagai potensi daerah, sebab itu program BPPT diarahkan pada inovasi daerah, inovasi teknologi apa yang menjadi kebutuhan daerah," kata Kepala BPPT Marzan Azis Iskandar pada acara "Catatan Akhir Tahun 2012" di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Marzan, peningkatan kegiatan teknologi dan inovasi ke daerah itu bertujuan agar daerah menjadi tempat penciptaan teknologi guna menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan srta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Selama ini teknologi dan inovasi kerap hanya mempertimbangkan kota besar. Daerah tidak masuk pada mindset, padahal potensinya sangat besar, baik untuk pengelolaan sumber daya yang benar maupun penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Marzan mengatakan, pengembangan teknologi dan inovasi itu membutuhkan berbagai perangkat, seperti technopreneurship untuk menjamin keberlangsungan aplikasi teknologi. BPPT juga mendorong agar terobosan teknologi dapat menumbuhkan indusri dengan nilai tambah yang tinggi. "Industri itu bisa dikelola oleh swasta, negara, atau pemerintah daerah," ujarnya.

Terkait berbagai penelitian yang dilakukan BPPT, Marzan mengakui banyak kegiatan penelitian yang masih dalam proses harus dirampungkan dan sudah menjadi target pada 2013. Karena, sebagian atau 50 persen kegiatan penelitian yang masih berjalan harus segera rampung dan teknologi yang dihasilkan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Salah satu contohnya 'Perisalah' yang sudah dilisensi dan diproduksi oleh PT INTI harus kita lakukan penyempurnaan untuk aplikasi baru. Karena ada aplikasi cloud yang bisa dimanfaatkan untuk telepon seluler atau running text dan peningkatan kemampuan dialek bahasa dengan sedikit editing," tutur dia.

Sedangkan di bidang teknologi mitigasi bencana, BPPT membuat banyak teknologi peringatan dini tsunami, longsor, dan genangan air. Terkait peringatan dini tsunami, BPPT sedang mengembangkan alat deteksinya berupa buoy dengan dilengkapi kabel menggantikan buoy terapung. (Indra)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=317992


Madiun - Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai, dibandingkan dengan perusahaan milik negara yang lainnya di bidang "engineering" atau teknik, PT Industri Kereta Api (INKA) dipandang telah keluar dari masa krisisnya. 

Setelah bertahun-tahun dalam kondisi mati suri akibat krisis ekonomi dan politik tahun 1998, PT INKA mulai menunjukkan geliatnya untuk terus berkarya menciptakan rangkaian "ular besi" atau kereta guna mendukung sistem transportasi massa di Tanah Air. 

Suhu politik dan ekonomi yang membaik beberapa tahun terakhir, telah membuat PT INKA menunjukkan tanda kehidupannya. Bahkan Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjukkan apresiasinya atas kerja keras manajemen PT INKA untuk bangkit dan memperbaiki kinerjanya.  

"Boleh dikata, baru tiga tahun terakhir PT INKA keluar dari rumah sakit. Jalannya memang sudah tidak sempoyongan, tapi belum bisa kalau disuruh lari. Manajemen PT INKA masih harus berkonsentrasi di industri kereta api. Di situlah 'core business'-nya. Di situlah 'makom'-nya," ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam artikelnya yang berjudul Jangan Paksa Tiba-Tiba Makrifat.

PT INKA merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk sejak tahun 1981. Perusahaan tersebut merupakan pengembangan dari Balai Yasa Lokomotif Uap yang dimiliki oleh PJKA (sekarang PT Kereta Api) pada saat itu. Balai yasa ini berlokasi di Kota Madiun, Jawa Timur. 

Semenjak lokomotif uap sudah tidak dioperasikan lagi, maka balai yasa ini dialihfungsikan menjadi pabrik kereta api. Penentuan lokasi dan pendirian pabrik kereta ini berdasarkan hasil studi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 

Produksi pertama PT INKA berupa lokomotif bertenaga uap. Kini, INKA telah menjadi industri manufaktur perkeretaapian yang modern. Aktivitas bisnis INKA kini berkembang mulai dari penghasil produk dasar hingga produk jasa perkeretaapian dan transportasi yang bernilai tinggi.

Dalam persaingan global, PT INKA terus melakukan terobosan. PT INKA melakukan "joint venture" dengan sejumlah perusahaan andal lainnya baik nasional maupun internasional, di antaranya General Electric (GE) dari Amerika dalam memproduksi lokomotif.  

"Saya menilai PT INKA saat ini telah berada pada masa 'take off'. Perusahaan ini telah mampu melewati masa krisisnya yang berupa fase kristalisasi dan konsolidasi. Sehingga saya melihat dia belum akan digabung dengan BUMN manapun dan tetap fokus sebagai industri kereta api," tegas Dahlan Iskan saat berkunjung ke INKA di Madiun. 

Selain itu, untuk menyehatkan modalnya, PT INKA juga bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). PIP telah menyalurkan dana sebesar Rp118,5 miliar untuk PT INKA sebagai pinjaman modal kerja berjangka.

Dana tersebut akan digunakan oleh PT INKA sebagai pinjaman modal kerja untuk pengadaan 1.200 unit gerbong PPCW, yakni gerbong untuk mengangkut batu bara tanpa atap dan dinding samping atau gerbong peti kemas. Pinjaman modal kerja ini berjangka waktu 20 bulan. Terhitung sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 30 Juli 2013 dengan tingkat bunga sebesar 9,75 persen.

Penyaluran pinjaman modal kerja ini berawal saat PT INKA memenangkan proyek pengadaan unit gerbong PPCW dari PT Kereta Api (PT KA) secara "multiyears" (tahun jamak) dari tahun 2011 hingga 2013. Guna memenuhi proyek tersebut, PT INKA membutuhkan pinjaman modal kerja untuk menutup "financing gap" dalam rangka penyelesaian proyek 1.200 unit gerbong PPCW tersebut.

"Peran serta PIP dalam pembiayaan ini merupakan salah satu kerja sama strategis guna meningkatkan posisi tawar INKA dalam menghadapi pesaing asing asal China yang ikut dalam tender gerbong PPCW tersebut," tutur Kepala PIP, Soritaon Siregar. 

Dana tersebut, lanjutnya, akan digunakan oleh PT INKA untuk pembelian komponen yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri. Adapun untuk pencairannya, tergantung dari permintaan PT INKA. Berdasarkan sejumlah kajian dan survei yang dilakukan oleh PIP, hasilnya PT INKA layak untuk dibiayai agar berkembang Nilai Kontrak Naik. 

Seiring dengan membaiknya kinerja, PT INKA telah berhasil meningkatkan pendapatan yang menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan aset selama lima tahun terakhir. Di mana, rata-rata mengalami pertumbuhan aset sebesar 15,63 persen per tahun. Pada tahun 2006 perusahaan mempunyai aset sebesar Rp266,38 miliar berkembang menjadi Rp698,51 miliar pada tahun 2010.

Total pendapatan di tahun 2009 mencapai Rp577,14 miliar dan kemudian meningkat di tahun 2010 menjadi Rp630,84 miliar. Laba bersih tahun 2010 mencapai Rp29,29 miliar naik sebesar 9,73 persen dibanding tahun 2009 yang mencapai Rp26,69 miliar.

Selain itu, manajemen PT INKA menyatakan jumlah pesanan atau nilai kontrak kerja pada tahun 2012 yang digarap mencapai Rp1 triliun lebih. Nilai kontrak tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar pada Rp800 hingga Rp900 miliar.         

"Pesanan atau kontrak tersebut berasal dari berbagai pihak, baik instansi negeri maupun swasta. Pemesanan terbesar diperoleh dari Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, yakni mencapai 75-80 persen dari seluruh order yang ada. Sedangkan sisanya, meliputi pasar ekspor dan swasta," ujar Humas PT INKA, Bintang. 

Secara keseluruhan, kontrak kerja yang digarap PT INKA tahun ini antara lain, kereta ekonomi AC pesanan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebanyak 50 unit dengan nilai kontrak mencapai Rp175 miliar, satu unit kereta rel diesel Indonesia (KRDI), 24 unit kereta rel diesel elektrik (KRDE), kereta rel listrik (KRL) yang mencapai 10 unit, dan lokomotif sebanyak tiga unit.

Sedangkan untuk pasar ekspor, INKA menggarap kereta pesanan Malaysia sebanyak 16 unit dengan nilai kontrak mencapai hampir 5 juta dolar Amerika Serikat serta kereta pesanan Singapura sebanyak 20 unit gerbong barang yang berjenis "wheel wagon" dan "flat wagon“. 

Selain pesanan kereta api, tahun ini PT INKA juga menggarap pesanan non-kereta api berupa "busway" sebanyak 21 unit. Busway ini merupakan pesanan dari  Jakarta.

Direktur Administrasi dan Keuangan PT INKA Bambang Soendjawono mengungkapkan bahwa PT INKA secara umum telah mampu memproduksi semua jenis kereta yang beroperasi di Indonesia. 

"INKA juga siap mendukung program pemerintah dalam pembangunan angkutan massal, baik itu peremajaan kereta ekonomi, peningkatan armada busway', maupun program MRT atau Monorel," tukas Bambang. 

Menjawab tantangan di tahun 2013, PT INKA mengaku optimistis nilai kontrak yang diperoleh akan lebih besar lagi. Hal ini tentu saja sejalan dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah.  

Menurut Bambang, dukungan yang diberikan pemerintah terlebih Kementerian Perhubungan akan semakin menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan dunia perkeretaapian dalam negeri.

"Dalam hal ini dukungan dari pemerintah merupakan faktor yang sangat vital di dalam mendorong kemajuan industri dalam negeri, terutama dalam era persaingan global seperti sekarang ini," ucap Bambang.  

Selain itu, pemasaran produk INKA ke depan akan terus ditingkatkan dengan menawarkan produk-produk hasil pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, di mana untuk ke depan peluang angkutan KA jarak pendek cukup besar.  

Adapun kereta jarak pendek yang dihasilkan INKA untuk memenuhi keinginan pelanggan, antara lain produk KRDE, Railbus, KRD-I dan produk-produk lainnya.

Berdiri sejak 1981, PT INKA merupakan satu-satunya industri kereta api terpadu di kawasan ASEAN. Dengan jumlah karyawan sebanyak 859 orang, PT INKA mampu memproduksi kereta yang dari segi kualitas dan kuantitas mampu bersaing dengan buatan luar negeri.(*)

Sumber : http://www.antarajatim.com/lihat/berita/101441/catatan-akhir-tahun-inka-yang-terus-berkarya-ciptakan-ular-besi-oleh-louis-rika-stevani


KBRN, Jakarta : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengakui banyak kegiatan penelitian yang masih dalam proses.

KBRN, Jakarta : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengakui banyak kegiatan penelitian yang masih dalam proses. Ditargetkan di tahun 2013, 50 persen kegiatan penelitian yang masih berjalan rampung dan teknologi yang dihasilkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar mengakui, kegiatan BPPT memang tidak identik dengan umur kabinet. Oleh karena itu, di tahun 2013, BPPT akan meneruskan berbagai program penelitian yang di tahun 2012 baru rampung sekitar 10 persen. Sebab, ketika penelitian selesai pun, BPPT perlu mengevaluasi, difusi, diseminasi dan kemungkinan pemanfaatannya.

"Salah satu contohnya itu Perisalah, yang sudah dilisensi dan diproduksi oleh PT INTI harus kita lakukan penyempurnaan untuk aplikasi baru. Karena ada aplikasi cloud yang bisa dimanfaatkan untuk handphone atau running text dan peningkatan kemampuan dialek bahasa dengan sedikit editing," terangnya pada acara "Catatan Akhir Tahun BPPT" di Jakarta, Jumat (21/12/2012).

Di bidang teknologi mitigasi bencana, BPPT membuat banyak teknologi peringatan dini tsunami, longsor dan genangan air. Terkait peringatan dini tsunami, BPPT sedang mengembangkan alat deteksinya berupa buoy dengan dilengkapi kabel menggantikan buoy terapung.

Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT Ridwan Djamaludin mengungkapkan, pengembangan buoy berbasis kabel merupakan penyempurnaan buoy terapung Amerika Serikat, namun kali ini Indonesia membuatnya sendiri. Biaya pembuatan dua jenis buoy tersebut pun tak jauh berbeda, yakni sekitar Rp 5 milyar per unitnya.

Sementara itu, pemeliharaan buoy kabel lebih murah dibanding buoy terapung. Selain itu, sumber energi buoy kabel bisa diambil dari darat seperti genset, listrik atau matahari. Sedangkan buoy terapung menggunakan baterai dengan kekuatan selama dua tahun.

"Kita akan menyeleksi tempat yang akan dipasang buoy ini, yakni ke daerah yang lebih intensif bencananya," jelasnya.

Di samping itu, lanjut Ridwan, BPPT juga sedang mengembangkan kajian bencana akibat kegagalan teknologi seperti di kawasan industri. Misalnya saja, di perusahaan Krakatau Stell, jika ada gempa besar dan mengancam terjadinya ledakan pada industri petrokimia. Oleh karena itu, sedang dipersiapkan bangunan dengan desain kegempaan.

Untuk bencana hidrometeorologi yang diperkirakan masih mendominasi di tahun 2013, BPPT sudah membentuk tim yang akan melakukan kajian teknologi untuk mencari parameter dan sensor angin kuat atau angin puting beliung.

Peringatan dini puting beliung hingga kini memang belum ada. Untuk membangun sistem peringat dini puting beliung diperlukan riset dasar untuk mengidentifikasi daerah dan karakteristiknya. (Heri.F/SP)

Sumber : http://rri.co.id/mobile/index.php/detailberita/detail/38791


Kendaraan jenis ini akan menjadi bagian transportasi pedesaan.  

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah mempersiapkan platform angkutan umum murah nasional dengan kapasitas mesin di bawah 1.000 cc.

Kendaraan jenis ini akan menjadi bagian transportasi pedesaan. 

"Awalnya kita siapkan platform, setelah itu komponen-komponennya, dan kemudian engine-nya," kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri dan Rancang Bangun BPPT, Erzi Agson Gani pada Pertemuan tentang Catatan Akhir Tahun BPPT 2012 di Jakarta, Jumat (21/12). 

Dia mengatakan, platform angkutan umum murah industri dalam negeri ini seperti halnya dilakukan Proton di Malaysia. Untuk tahap awal di 2012, Kementerian Perindustrian telah mendanai Rp50 miliar.

"Ini kelanjutan platform komodo yang dibuat BPPT, berupa bus gandeng yang digunakan busway dan sudah diproduksi oleh PT Asia Auto International (AAI) di Sentul dan PT Inka Madiun," katanya.

Erzi menjelaskan, melalui kerjasama Kemperin dan industri dalam negeri, akan dibuat embrio industri otomotif nasional, sehingga diharapkan bisa menjadi motor penggerak industri nasional lainnya. 

Saat ini, kata Erzi, omzet bisnis otomotif mencapai Rp300 triliun dengan pasar 1 unit kendaraan roda empat per tahun. Sayangnya, meski potensi pasar besar, namun mayoritas diisi kendaraan impor meski sebagian dirakit di dalam negeri.
 
BPPT, lanjut Erzi, pada 2012 juga telah mendesain pabrik gula berkapasitas 10.000 ton tebu per hari dalam rangka program revitalisasi industri gula nasional untuk mencapai swasembada gula tahun 2014. 

Sementara jika desain industri gula dibuat sendiri, maka industri komponen seperti boiler, turbin, stasiun penggilingan juga diproduksi di dalam negeri.

"Kita harus mulai membuat desain pabrik sendiri agar bisa menciptakan berbagai komponen dan mesin pabrik sendiri. Kelemahan kita senang membeli desain pabrik dari luar, padahal begitu kita menggunakan desain misalnya dari China, maka mesin, komponen dan lainnya juga harus datang dari China," katanya. 

Penulis: Antara/ Whisnu Bagus

Sumber : http://www.beritasatu.com/otomotif/88960-bppt-siapkan-platform-angkutan-umum-murah-1000-cc.html


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT