• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

55 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Jepang: What I Have Learned From Japan

Sebuah Rangkuman Testimoni Kepala BPPT kala menghadiri Simposium Peringatan 55 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Jepang di Jakarta (22/11).

Hubungan Indonesia-Jepang yang dimulai sejak tahun 1958 telah memposisikan Indonesia sebagai mitra strategis Jepang dalam menunjang berbagai aspek perekonomiannya. Negara Jepang juga dapat menjadi panutan bagi Indonesia, terkait perannya di berbagai bidang. Indonesia merupakan tujuan investasi dan sumber bahan baku bagi industri Jepang.

Jepang merupakan salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia dengan nilai yang signifikan. Saat ini lebih dari 1.200 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia dan menyediakan lebih dari 300.000 lapangan pekerjaan. Lebih dari 14.000 orang warga negara Jepang tinggal di Indonesia.

“Peringatan 55 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia-Jepang merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk mereflesikan kembali perjalanan panjang hubungan kedua negara dari berbagai aspek, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya samapi aspek pendidikan dan Iptek,”  jelas Kepala BPPT Marzan A. Iskandar pada Simposium Peringatan 55 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Jepang di Jakarta (22/11)”.

“Marzan menceritakan pengalaman ketika dirinya menjadi salah satu “produk” kerja sama dalam bidang pendidikan sekaligus Iptek, yaitu sebagai alumni tugas belajar dari Universitas Jepang. Sebagai mahasiswa yang sebagaian waktu dihabiskan di kampus. Ia menimba Ilmu di Tokai University kampus Shonan, suasana kampus yang berwawasan lingkungan, saya bisa melihat keindahan Gunung Fuji dengan salju yang memutih di puncaknya dari kampus pada saat udara cerah. Keindahan kampus membuat Marzan betah berada di dalamnya mengikuti kuliah, melakukan riset atau kegiatan lainnya.

Pada April 1998, Ia memulai aktifitasnya sebagai mahasiswa Tokai University jurusan Teknik Elektro. Disanalah Ia menemukan kesenangan dan gairah dalam bekerja dalam suasana yang begitu kondusif. Dosen pembimbing Prof. Mizatuni Yoshibumi bukan saja sekadar membimbing saya untuk lulus S2, melainkan telah menjadi seorang guru bahasa Jepang, mengajarkan displin, kerja keras dan menanamkan etos yang tidak mudah menyerah,” kenang Marzan.

Program S2 nyaris tanpa hambatan diselesaikan tepat waktu, beberapa bulan menjelang kelulusan, Mizutani sensei menawarkan pendidikan sampai jenjang S3, kerena menurut beliau, paper-paper saya berpotensi untuk dimuat di jurnal-jurnal teknik eletro, seperti IEE Of Japan. Berkat ketekunannya juga  Marzan  dapat menyelesaikan program Doktor kurang dari 3 tahun.

Pelajaran yang didapat dari pengalamanya di Jepang,  kunci keberhasilannya dalam pekerjaan sangat tergantung pada aspek-apsek: perencanaan yang cermat termasuk mempersiapkan mitigasi jika mengalami kegagalan, fokus, kerja keras atau spartan dalam merealisasikan, tidak mudah menyerah, bekersama sekaligus bersaing, komitmen, saling percaya dan melakukan evaluasi secara objektif.  Tentu hal-hal yang diperolehnya tidak baiknya semuanya namum baginya,  hal-hal baiknya yang saya bawa pulang dan menjadi bekal dalm ikut membangun Indonesia. Hal yang kurang baik Ia sudah lupakan dan tinggalkan. Ii koto dake o Indonesia ni motte kaerimasu”. (SYJ/Humas)



Pembangunan Daerah Berbasis Pengetahuan

Oleh Derry Pantjadarma

(Telah diterbitkan di  Kompas edisi 12 Agustus 2013 )

 

Lokalitas dan Klaster Industri

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah kabupaten/kota  berperan sangat penting dalam implementasi berbagai program pembangunan bersama-sama pemerintah provinsi sebagai jembatannya dengan pemerintah pusat. Jadi, kualitas hasil pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola berbagai potensinya, efektifitas koordinasi antar pemerintah pusat-daerah dan antar-daerah serta tingkat partisipasi masyarakat. Di sini, pemerintah dimaknai sebagai gabungan fungsi eksekutif dan legislatif.

Berbagai unggulan daerah telah terbukti mampu memasuki pasar global, utamanya produk berbasis kreatifitas dan budaya. Tetapi, untuk produk berbasis kekayaan alam yang diekspor belum semua berbentuk barang jadi atau setengah jadi. Juga, kecenderungan sebagian daerah yang ‘inward looking’ sering menjadi penghambat terwujudnya kolaborasi antar daerah  sebagai langkah strategis  untuk peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman di berbagai negara dan hasil-hasil kajian menunjukkan bahwa format klaster industri dalam suatu proses penciptaan nilai  tambah ( value chain ) komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal terbukti mampu menciptakan daya saing ekonomi dan kesejahteraan.  Dalam konteks sapi Rancah di atas, sapi lokal yang sarat dengan keunggulan komparatif dapat dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat dan sekaligus mendorong pertanian organik dan industri pembuat berbagai produk turunan sapi ( daging olahan, barang-barang dari kulit, abu tulang dan lain-lain ) dan beragam industri pendukung dan terkaitnya ( penyediaan energi biogas, jasa penyediaan rumput dan kesehatan hewan, usaha pengepakan dan lain-lain ).

Akses informasi, pengetahuan dan teknologi

Pengembangan komoditas unggulan daerah agar memberi nilai tambah sebanyak-banyaknya bagi daerah tersebut tidak mungkin dilakukan dalam keterisolasian. Perlu berbagai informasi dan pengetahuan untuk mengolah bahan baku sebaik mungkin, menjaga kualitas produk agar dapat diterima pasar secara berkelanjutan, mengantisipasi perkembangan selera pasar dan lain-lain.  Diperlukan jaringan dalam bentuk hubungan personal, kerjasama lembaga dan infrastruktur telekomunikasi. Tentunya, agar dapat menghasilkan dampak, diperlukan juga kemampuan memahami dan mencerna berbagai informasi dan pengetahuan yang ditransformasi menjadi berbagai teknologi yang dibutuhkan.  Ketrampilan memilih dan memilah secara obyektif disertai dengan visi pembangunan yang jelas perlu dimiliki oleh seluruh jajaran pemerintah dan masyarakatnya. Ilustrasi dari Kabupaten Bantaeng di provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil mengembangkan produk perikanan dan perkebunan untuk memenuhi pasar Negara Jepang  dengan memanfaatkan teknologi dari lembaga litbangyasa, menunjukkan bahwa kombinasi dari pemilihan komoditas unggulan yang tepat dengan dukungan teknologi yang sesuai mampu mewujudkan kesejahteraan.

Interaksi dan Pembelajaran

Proses penguatan kapasitas mengolah dan mencerap informasi, pengetahuan serta teknologi tidak berlangsung otomatis. Akses dalam bentuk perpustakaan, jaringan komunikasi dan internet serta bantuan peralatan  harus dilengkapi dengan sistem yang menjamin adanya interaksi timbal-balik antara entitas pemilik informasi, pengetahuan dan teknologi  dengan penggunanya.  Proses berbagi inilah yang menjadi ruh pembelajaran berkesinambungan. Budaya belajar yang berkembang di seluruh elemen masyarakat di daerah menjadi dasar pembangunan. Di sini, pemerintah yang  mengayomi dan responsif berinteraksi dengan rakyat yang cerdas dan beretika. Juga, berkolaborasi dengan lembaga lain dalam kesetaraan. Ini mewujud  menjadi daerah yang nyaman bagi siapapun untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. Pelaku usaha yang tangguh, tenaga kerja yang kreatif dan inovatif, iklim bekerja yang kondusif dan lingkungan fisik serta relasi sosial yang sehat   merupakan penanda daerah yang berhasil membangun dan tumbuh berkelanjutan.

Bagaimana  memulainya

Penentuan visi pembangunan kabupaten/kota  yang jelas dan tajam disusul oleh identifikasi tema prioritas pembangunan daerah serta pemilihan unggulannya  merupakan langkah awal. Dalam keseluruhan prosesnya tetap harus dijaga tujuan akhir, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, potensi daerah tetangga, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, penyelarasan dengan perkembangan global serta identifikasi mitra pembangunan harus dipertimbangkan dan direncanakan  terperinci. Keseluruhannya diperkuat dengan jaringan informasi, pengetahuan dan  kelembagaan alih teknologi yang selaras dengan prioritas pembangunan. Semua rencana ini dituangkan ke dalam peta-rencana (roadmap) yang merupakan sehimpunan kegiatan sebagai penjabaran dari visi yang disandingkan dengan kondisi awal. Seluruh kegiatan ini diintegrasikan melalui serangkaian output menjadi outcome dan dampak yang diinginkan dalam waktu tertentu.

Agar interaksi berjalan efektif diperlukan platform yang sama bagi setiap pelaku pembangunan di daerah tersebut. Semua bekerja bersama secara sistematik dan pada gilirannya, menciptakan sistem yang diisi oleh aliran informasi dan pengetahuan. Dengan demikian, seluruh elemen yang terlibat meningkat kapasitas dan kemampuannya secara terus menerus. Seperti halnya sistem tubuh manusia hidup karena aliran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh sel-sel tubuh sekaligus membuang karbon dioksida  dan sisa-sisa pembakaran, serta karena interaksi antara berbagai sel saraf.

Dengan daerah yang tumbuh berkualitas maka uang, pekerja dan pelaku usaha akan mengalir secara alamiah. Upaya ke arah ini ditunjukkan oleh prakarsa dalam  tiga tahun terakhir di kabupaten Pelalawan provinsi Riau. Salah satu kegiatannya membangun kawasan industri produk sawit berstandar global yang ramah lingkungan dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Ini disertai dengan program perbaikan sistem perijinan dan pembangunan akademi komunitas secara terintegrasi. Program sejenis juga dilakukan oleh kota Pekalongan di provinsi Jawa Tengah yang mengembangkan industri batik dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis open source.

Semoga, ke depannya dapat terwujud Indonesia sejahtera dan berkeadilan diwarnai oleh hasil pembangunan di daerah-daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

 

Derry Pantjadarma

Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi untuk Peningkatan Daya Saing

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta

 


 

 

 

Technology Clearing House untuk Perlindungan Masyarakat

Oleh Louise Hutauruk *

             ASEAN Free Trade Agreement sudah di depan mata, mulai berlaku pada 2015. Berbagai tawaran teknologi dan produk impor akan masuk ke wilayah NKRI, yang belum tentu teruji apakah aman untuk dipakai atau dikonsumsi.

            Dari dua sisi mata uang, penerapan teknologi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Dampak positifnya yakni untuk keperluan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Sisi yang lain, dampak negatifnya, terkadang sulit diidentifikasi. Dapat terjadi kemungkinan, masuknya barang impor tanpa melalui proses skrining teknologi, yang tidak menguntungkan bagi industri yang memproduksi barang sejenis di dalam negeri. Selain itu juga dapat beredarnya barang impor dengan harga murah tetapi tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan di Indonesia (SNI). Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan memilih barang impor dengan harga murah walaupun tidak terjamin keamanannya.

            Untuk diterapkannya suatu teknologi yang baru masuk ke wilayah tanah air dibutuhkan kecermatan dalam menganalisis resikonya. Informasi perlu terbuka terhadap masyarakat mengenai manfaat dan resiko teknologi yang akan digunakan termasuk dalam pemakaian jangka panjang dan yang berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Diperlukan prediksi resiko agar dapat dibuatkan prosedur penanganan resiko hingga mencapai tingkat yang dapat diterima (acceptable) terutama oleh masyarakat dan dapat dikelola (manageable); dan mengatasi resiko guna pengembangan teknologi dengan tingkat keamanan lebih tinggi. Untuk itu diperlukan suatu lembaga yang memiliki otoritas atau pendukung dalam menyatakan bahwa suatu teknologi “laik” dan “layak” atau tidaknya untuk diterapkan di Indonesia, atau untuk konteks tertentu di Indonesia.

Beberapa Istilah

            Apa arti istilah berikut ini Technology Clearance (TC), Technology Clearing House (TCH), Clearance Test, Technology Screening? Kegiatan Technology Clearance (TC) merupakan kajian dalam membentuk kelembagaan Technology Clearing House. Sebagai catatan, clearance testtechnology clearancetechnology screening; dalam bahasa Indonesia: penilaian/penapisan teknologi, adalah “rangkaian proses yang dimulai dari pengembangan dan penerapan indikator penilaian yang dilakukan secara tertib dan terkoordinasi dalam menyatakan bahwa suatu teknologi “laik” atau tidak untuk diterapkan di Indonesia atau untuk konteks tertentu di Indonesia”.

Untuk memperoleh hasil Technology Clearance Test, harus dilakukan proses audit teknologi terlebih dahulu, dimana audit teknologi tersebut merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan teknologi. Lembaga yang dapat melakukan Technology Clearance Test harus mampu melakukan audit teknologi, dan lembaga yang boleh melakukan audit teknologi harus mampu melakukan pengkajian dan penerapan teknologi.

Audit teknologi dilakukan dalam kerangka bisnis, atau dalam kerangka menjalankan tugas negara. Secara umum, audit teknologi nasional dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya saing industri, melindungi publik atas dampak teknologi, dan melindungi aset negara.

Technology Clearing House (TCH) disebut sebagai suatu institusi atau organisasi (atau pengorganisasian) yang berperan dan mempunyai kewenangan untuk menilai dan menyatakan bahwa suatu teknologi “laik” untuk diterapkan di suatu negara atau untuk konteks tertentu di suatu negara. Adanya peran Technology Clearing House tersebut pada dasarnya diperlukan untuk (atas dasar) menjamin agar faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan sebelum menerapkan suatu teknologi dapat dipenuhi terlebih dahulu.

Dalam kegiatannya lembaga ini mempunyai mekanisme kerja kelembagaan yang memperhatikan beberapa faktor, yakni Umur Pakai Teknologi (Technology Lifetime), Keamanan Teknologi (Technology Safety) dan Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readyness Level). Tiga faktor ini menyangkut kelaikan teknologi dan perlindungan terhadap konsumen teknologi.

Manfaat Technology Lifetime

            Salah satu kriteria dalam melakukan penilaian teknologi atau produk teknologi untuk keperluan sehari-hari adalah usia pemakaiannya, yakni seberapa lama teknologi atau produk teknologi tersebut dapat bertahan untuk dipergunakan. Umumnya teknologi atau produk teknologi sehari-hari yang digunakan dengan harga mahal akan bertahan lama usia pakainya, dan ini merupakan hal yang wajar. Akan tetapi apabila ada teknologi atau produk teknologi dengan harga yang berada di bawah rata-rata, akan tetapi memiliki lifetime yang panjang bahkan dapat melebihi teknologi atau produk teknologi dengan harga yang lebih mahal, jarang diketemukan. Teknologi atau produk teknologi yang digunakan sehari-hari akan memiliki lifetimepanjang atau pendek bukan semata-mata ditentukan oleh harganya, akan tetapi bagaimana cara memperlakukan teknologi atau produk teknologi tersebut. Lima manfaat umur pakai teknologi yakni untuk perlindungan konsumen, mengukur kualitas produk, keamanan pelanggan, kelangsungan pelanggan, dan tingkat kepuasan pelanggan.

Manfaat Technology Safety

            Tidak ada barang atau suatu benda yang mempunyai tingkat kesalahan nol. Benda atau suatu objek yang dirancang dan dibuat oleh manusia umumnya mempunyai kesalahan (sekecil apapun kesalahannya). Manusia tidak lepas dari membuat kesalahan, disebabkan oleh keterbatasannya dalam hal kecepatan, ketelitian, kekonsistenan, daya tahan memproses, dan kemampuan mengingat. Tingkat kompleksitas teknologi yang semakin tinggi, dan semakin terintegrasinya teknologi menyebabkan kesalahan pada satu komponen berakibat pada kegagalan pada sistem secara keseluruhan. Beberapa kegagalan teknologi terjadi saat implementasi atau saat digunakan oleh manusia. Hal tersebut mengakibatkan pembuat teknologi mengganggap bahwa teknologi yang dibuat sudah aman dan tidak menyadari bahwa kesalahan yang tidak nampak itu pada suatu kondisi akan mengakibatkan bencana atau kecelakaan. Contohnya pada kasus teknologi airbag control, dimana fasilitas airbag tiba-tiba mengembang sendiri pada suatu kondisi tertentu.

            Technology Safety menyangkut Validasi dan Verifikasi (V&V) Boehm (1979). Validasi, apakah teknologi atau produk teknologi yang benar sudah dibangun? Verifikasi, apakah teknologi atau produk teknologi yang dibangun sudah benar? Validasi merupakan proses yang melibatkan pemeriksaan/inspeksi bahwa perangkat teknologi yang diimplementasikan sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Dan, verifikasi merupakan proses yang melibatkan pemeriksaan/inspeksi bahwa perangkat teknologi sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Manfaat Technology Readiness Level

            Tingkatan Kesiapan Teknologi merupakan suatu sistem pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan suatu teknologi tertentu dan perbandingan kematangan atau kesiapan antara jenis teknologi yang berbeda. Dalam realita, mengenai Tingkat Kesiapan Teknologi ada ketidak sepahaman antara pihak penyedia dan pengguna, dan boleh jadi juga menyangkut pihak lain yang berkepentingan.

Kesiapan Teknologi (Technology Readiness) dapat diartikan sebagai seberapa siap/matang suatu teknologi untuk bisa diterapkan. Pengertian ”kesiapan” menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan antara “siap”, “tidak siap” dan “belum siap”-nya suatu teknologi” atau perbedaan “tingkatan kesiapan teknologi” untuk dimanfaatkan atau diterapkan sesuai kegunaannya.

Konsep kesiapan ini perlu dikembangkan untuk dapat ditafsirkan secara sama oleh pihak yang berkepentingan. Perbedaan penafsiran mungkin saja terjadi antara pihak penyedia teknologi dengan pengguna/calon pengguna teknologi. Penyedia teknologi dapat mengartikan bahwa hasil litbangnya (proses pembuatan produk atau prototipe teknologi) sebagai teknologi yang dapat diterapkan. Sementara pihak pengguna/calon pengguna belum menganggapnya sebagai teknologi yang siap untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhannya. Di Indonesia, pemanfaatan Tingkatan Kesiapan Teknologi (TKT), khususnya dalam bidang iptek akan sangat membantu dalam rangka persiapan dan pematangan suatu teknologi untuk siap didifusikan atau tidak.

Lembaga dengan Peran TCH di Indonesia

            BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) mempunyai lima peran, yakni: Intermediasi, Technology Clearing House (TCH), Pengkaji, Audit, Solusi. Sebagai lembaga pelaksana Technology Clearing House BPPT memiliki peran melakukan Clearance Test bagi teknologi sebagai otoritas atau pendukung dalam menyatakan bahwa suatu teknologi laik atau tidak untuk diterapkan di Indonesia atau untuk konteks tertentu di Indonesia, misalnya berdasarkan tujuan perlindungan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup dari segi keselamatan, kesehatan, keamanan bagi masyarakat atau kelestarian lingkungan hidup, serta memfasilitasi pertukaran informasi, keahlian atau produk teknologi tertentu. (http://www.bppt.go.id)

            BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) merupakan suatu badan yang melakukan TCH pada obat, makanan, kosmetika di Indonesia. Fungsi BPOM berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 64/2005 dan No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (http://www.pom.go.id).

            BKKH (Balai Kliring Keamanan Hayati) atau Biosafety Clearing House merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang telah meratifikasi Protokol Cartagena. Indonesia telah meratifikasi Protokol tersebut melalui UU No. 21 Tahun 2004. Pendirian BKKH sudah harus dirintis oleh negara peratifikasi protokol dan sudah harus operasional pada saat protokol ini berlaku. (http://www.indonesiabch.org/)

            BKKHI (Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia) berfungsi sebagai pintu masuk (portal) yang memfasilitasi akses serta pertukaran data dan informasi di antara pengguna dan penyedia di bidang keanekaragaman hayati baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Sebagai portal, Balai Kliring dirancang untuk menjadi sarana interaktif dalam melayani kebutuhan informasi bagi para penggunanya dengan (1) menyediakan sumber-sumber informasi yang relevan sesuai dengan informasi yang diminta oleh pengguna terkait dengan upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati; (2) merespon pertanyaan-pertanyaan seputar topik-topik yang relevan dalam implementasi Konvensi; (3) menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah dan teknis yang diajukan oleh pengguna. (http://bk.menlh.go.id/)

             EECCHI (Energy Efficiency and Conservation Clearing House Indonesia) merupakan fasilitas pelayanan yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan upaya konservasi energi dan efisiensi energi di Indonesia. EECCHI mengumpulkan dan mengolah informasi tentang efisiensi dan konservasi energi di Indonesia secara sistematis. EECCHI juga memberikan informasi pelayanan dalam bidang efisiensi dan konservasi energi di sektor rumah tangga, industri, komersial dan transportasi. EECCHI berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan konservasi dan efisiensi energi melalui berbagai program sosialisasi, pelatihan, lokakarya, konferensi dan seminar. (http://konservasienergiindonesia.info/) ■  (Diolah dari Berbagai Sumber).

 

*Louise Hutauruk, Perekayasa Madya pada Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, BPPT.

 

 

 


BPPT dari Keppres ke Keppres: Bagaimana dengan TeCeHa?

Oleh Louise Hutauruk *

             E-VOTING dalam bahasan pelaksanaan audit teknologi sistem informasi partai politik (sipol) menjadi berita yang lumayan banyak di bulan November 2012. Ada pun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diberitakan akan mengaudit kelayakan teknologi sipol yang digunakan oleh International Foundation for Electoral Systems untuk pendataan dan verifikasi secara online anggota partai politik peserta Pemilu 2014. BPPT mempunyai agenda nasional terkait kepemiluan yang inovatif sejak terbit amar putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang membolehkan e-voting dalam pemilu kepala daerah. Pelaksanaan audit ini didasari kewenangan BPPT melakukan audit teknologi di Indonesia, berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001. (Kompas, Jumat 2 November 2012).

            Berbicara mengenai Tugas Pokok dan Fungsi khususnya BPPT dan umumnya Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), kini Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), mari kita tengok beberapa Keppres yang berkaitan dengan hal ini.

Tahun 1978 -1991: 5 Keppres

            Dokumen monumental mengenai BPPT ialah Keppres No. 25/1978, (substansinya mengenai Divisi Advance Teknologi Pertamina diubah menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), pada 21 Agustus 1978. Dokumen yang terbit di saat Presiden Soeharto berada di pucuk pimpinan negara RI ini sampai kini, melalui internet masih belum diketemukan bahkan ada beberapa blogger yang menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui dan atau memiliki dokumen tersebut agar membantu melengkapi datanya. Di era Presiden Soeharto, Keppres mengenai BPPT dan LPNK (yang berkaitan langsung dengan BPPT) berjumlah 5 (lima) dalam rentang waktu 1978 – 1991.

            Dalam Keppres No. 47/1991 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 8 Oktober 1991 tertulis bahwa BPP Teknologi mempunyai tugas pokok:

a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan umum program pengkajian dan penerapan teknologi sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan pokok-pokok kebijakan nasional yang menyangkut pengembangan dan penerapan teknologi bagi peningkatan industri dan pembangunan;

b. melakukan koordinasi pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi secara menyeluruh dan terpadu;

c. memberikan pelayanan kepada instansi Pemerintah maupun swasta dalam penerapan teknologi;

d. melaksanakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi yang menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengembangan dan penerapan teknologi bagi peningkatan industri dan pembangunan.

Keppres ini ditandatangani oleh Presiden Soeharto; dengan substansi: menyempurnakan kembali susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagaimana diatur dalam Keppres No. 31/1982 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (yang isinya meninjau kembali dan menyempurnakan organisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagaimana diatur dalam Keppres No. 25/1978).

Periode B.J. Habibie

            Selanjutnya, Keppres No. 47/1991 disempurnakan dengan Keppres No. 117/1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada 4 Agustus 1998, ditandatangani oleh Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie.

            Di era Presiden B.J. Habibie yang relatif singkat, sempat dikeluarkan 3 (tiga) Keppres mengenai BPPT dan LPND (kini LPNK) dalam tahun yang sama, yakni 1998, yaitu Keppres No. 101/1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara pada 20 Juli 1998; Keppres No. 117/1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada 4 Agustus 1998 (dengan Susunan Organisasi yang masih dipakai hingga saat ini); dan Keppres No. 136/1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen pada 31 Agustus 1998 (di waktu berikutnya, dokumen ini diubah dengan Keppres No. 82/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen pada 7 Juni 2000, ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid).

Lahirnya Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)

            Selanjutnya, Keppres No. 117/1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diubah dengan tanda-tangan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Keppres No. 173/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, 15 Desember 2000. Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, atas nama Presiden RI, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani 2 (dua) Keppres yang berkaitan dengan BPPT. Dokumen lainnya, Keppres No. 178/2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, 15 Desember 2000, tanggal yang sama dengan ditandatanganinya Keppres No. 173/2000.

            Di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (2000 – 2001) mengenai BPPT dan LPNK dikeluarkan Keppres sejumlah 6 (enam) dokumen. Ditandatangani Wapres sejumlah 2 (dua) Keppres, dan ditandatanganinya langsung sejumlah 4 (empat) dokumen. Keppres No. 166/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, 23 November 2000. Dengan dokumen ini, Keppres No. 117/1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan tidak berlaku. Dokumen lainnya, Keppres No. 16/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000, 23 Januari 2001.

Keistimewaan Keppres No. 16/2001 ini, LPND (kini LPNK) dikoordinasikan oleh Menteri, terdiri dari 25 Instansi, yakni:

  1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
  2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
  3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
  4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
  6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
  7. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
  8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
  9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
  10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
  11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
  12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
  13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
  14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
  15. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
  16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
  17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
  18. Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah disingkat BPS-KPKM;
  19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
  20. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
  21. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
  22. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
  23. Badan Karantina Nasional disingkat BARANTIN;
  24. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
  25. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN."

Selanjutnya, tertulis bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPNK dikoordinasikan oleh Menteri. Salah satunya meliputi :

Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN.

            Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Keppres No. 173/2000 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen pada 15 Desember 2000. Substansi Keppres ini ialah Perubahan Atas Keppres No. 166/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Secara substansi, tidak ada perubahan atas BPPT. Tertulis, dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPNK dikoordinasikan oleh Menteri. Pada butir ini ditemukan hal yang sama, yakni dalam koordinasi: Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN. Dinyatakan, dengan berlakunya Keppres ini, maka Keppres No. 117/1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan tidak berlaku.

            Dalam perjalanan waktu berikutnya, mengalir keppres-keppres berikutnya. Sebagai Presiden (2001 – 2004), Megawati Soekarnoputri menandatangani 4 (empat) dokumen Keppres. Keppres No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, 13 September 2001. Dengan berlakunya Keppres ini, maka Keppres No. 166/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 62/2001 dinyatakan tidak berlaku. Substansi yang dapat diangkat dari Keppres ini, tertulis bahwa Kepala LPND adalah jabatan negeri; dan apabila dipandang perlu, untuk Kepala LPND tertentu dapat dijabat oleh bukan pegawai negeri. Dalam dokumen ini terjadi bongkar-pasang terhadap 25 instansi LPNK, demikian:

perubahannya menyangkut 2 (dua) instansi yaitu 1. Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah disingkat BPS-KPKM; 2. Badan Karantina Nasional disingkat BARANTIN; diganti dengan 1. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS; dan, 2. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR.

Selanjutnya, dalam Keppres 103/2001 juga didapati butir baru, yakni:

BPPT mempunyai kewenangan :

a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

c. penetapan sistem informasi di bidangnya;

d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan

teknologi;

2) pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.

Sebagai catatan, Keppres No. 62/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 pada 17 Mei 2001,ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid.

Keppres No. 3/2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, 7 Januari 2002, ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. LPND berubah lagi jumlah dan formasinya. LPNK terdiri dari 24 instansi, dengan keluarnya dari daftar, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL.

            Selanjutnya, Keppres No. 46/2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Diubah dengan Keppres No. 3/2002, 1 Juli 2002, ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri. Substansinya, Badan Meteorologi dan Geofisika mempunyai peranan yang strategis dalam menunjang kegiatan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sehingga perlu diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen. LPND kembali terdiri dari 25 instansi dengan bergabungnya Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG.

            Dalam Keppres No. 30/2003 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 46/2002, 26 Mei 2003, ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri LPND/LPNK terdiri dari 24 instansi, yakni

1. Lembaga Administrasi Negara, disingkat LAN;

2. Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI;

3. Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN;

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, disingkat PERPUSNAS;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat BAPPENAS;

6. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS;

7. Badan Standardisasi Nasional, disingkat BSN;

8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, disingkat BAPETEN;

9. Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN;

10. Badan Intelijen Negara, disingkat BIN;

11. Lembaga Sandi Negara, disingkat LEMSANEG;

12. Badan Urusan Logistik, disingkat BULOG;

13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, disingkat BKKBN;

14. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, disingkat LAPAN;

15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, disingkat BAKOSURTANAL;

16. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, disingkat BPKP;

17. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI;

18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disingkat BPPT;

19. Badan Koordinasi Penanaman Modal, disingkat BKPM;

20. Badan Pertanahan Nasional, disingkat BPN;

21. Badan Pengawas Obat dan Makanan, disingkat BPOM;

22. Lembaga Informasi Nasional, disingkat LIN;

23. Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat LEMHANNAS;

24. Badan Meteorologi dan Geofisika, disingkat BMG.

Dalam Keppres ini, LPND/LPNK tidak lagi meliputi Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR. (Sebagai catatan, Keppres No. 166/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, 23 November 2000, ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid, LPND terdiri dari 22 Instansi).

Technology Clearing House

Setelah tahun 2003, belum terbit Keppres baik “Tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi” maupun “Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen”, terutama mengenai penajaman butir kewenangan BPPT dalam Keppres 103/2001 yang tertulis

2) pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.

Sesuai dengan aktivitas yang telah dilaksanakan BPPT (yang sudah tercantum dalam materi presentasi Kepala BPPT dalam pidato tahunan di Auditorium BPPT Jakarta pada 21 Desember 2012), ke dalam kewenangannya perlu ditambahkan dengan “melaksanakan Technology Clearing House (TCH)”. ■ *Louise Hutauruk, Perekayasa Madya pada Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, BPPT.

 

Daftar Keppres yang Berkaitan dengan BPPT

(Sumber Utama: www.setneg.go.id)

  1.  

Keppres No. 25/1978 tentang ………. (isinya mengenai Divisi Advance Teknologi Pertamina diubah menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Ditandatangani Presiden RI Soeharto, 21 Agustus 1978. (Dokumen tidak ada dalam arsip Setneg).

 

  1.  

Keppres No. 35/1978 tentang Perubahan, Keppres No. 28/1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tatakerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Susunan Organisasi Stafnya. Ditandatangani Presiden RI Soeharto, 18 Oktober 1978.

 

  1.  

Keppres No. 31/1982 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ditandatangani Presiden RI Soeharto, 28 Agustus 1982.

 

  1.  

Keppres No. 25/1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara. Ditandatangani Presiden RI Soeharto, 23 Mei 1983.

 

  1.  

Keppres No. 47/1991 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ditandatangani Presiden RI Soeharto, 8 Oktober 1991.

 

  1.  

Keppres No. 101/1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara. Ditandatangani Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie, 20 Juli 1998.

 

  1.  

Keppres No. 117/1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ditandatangani Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie, 4 Agustus 1998.

 

  1.  

Keppres No. 136/1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Ditandatangani Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie, 31 Agustus 1998.

 

  1.  

Keppres No. 82/2000 tentang Perubahan Atas Keppres No. 136/1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, 7 Juni 2000.

 

  1. 10.  

Keppres No. 166/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, 23 November 2000.

 

  1. 11.  

Keppres No. 173/2000 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Ditandatangani a.n. Presiden RI, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri, 15 Desember 2000.

 

  1. 12.  

Keppres No. 178/2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. Ditandatangani a.n. Presiden RI, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri, 15 Desember 2000.

 

  1. 13.  

Keppres No. 16/2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 173/2000. Ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, 23 Januari 2001.

 

  1. 14.  

Keppres No. 17/2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 178/2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. Ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, 23 Januari 2001.

 

  1. 15.  

Keppres No. 62/2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 42/2001. Ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, 17 Mei 2001.

  1. 16.  

Keppres No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Ditandatangani Presiden RI Megawati Soekarnoputri, 13 September 2001.

 

  1. 17.  

Keppres No. 3/2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Ditandatangani Presiden RI Megawati Soekarnoputri, 7 Januari 2002.

 

  1. 18.  

Keppres No. 46/2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Diubah dengan Keppres No. 3/2002. Ditandatangani Presiden RI Megawati Soekarnoputri. 1 Juli 2002.

 

  1. 19.  

Keppres No. 30/2003 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 46/2002. Ditandatangani Presiden RI Megawati Soekarnoputri, 26 Mei 2003.

 

 

 

*Louise Hutauruk, Perekayasa Madya pada Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, BPPT.

 


Pasca banjir besar yang sempat melumpuhkan wilayah Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Januari 2013 lalu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Tentara Nasional Indonesia sejak tanggal 26 Januari 2013 lalu telah melakukan upaya antisipatif dengan  menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang bertujuan untuk mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jakarta. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk respon terhadap isu yang sempat beredar bahwa Jakarta diprediksi bakal tenggelam pada tanggal 27 Januari 2013 karena curah hujan di Jakarta cukup tinggi mengingat pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Februari adalah puncak musim hujan di Jakarta dan dibarengi dengan periode air laut pasang di perairan Teluk Jakarta pada tanggal tersebut. Sejauh ini, operasi TMC dinilai telah berhasil mengurangi curah hujan penyebab banjir di wilayah Jakarta. Setidaknya, dalam beberapa pekan belakangan ini frekuensi resiko kejadian banjir di wilayah Jakarta dapat diminimalkan.

Strategi mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jakarta dilakukan dengan dua metode, yaitu metode jumping process dan metode competition mechanism.  Metode yang pertama dilakukan dengan proses penyemaian awan (cloud seeding) menggunakan bahan semai NaCl yang ditaburkan ke dalam awan menggunakan pesawat terbang. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses hujan pada awan-awan Cumullus yang berada di daerah upwind, yang dari radar terpantau bergerak masuk ke arah wilayah Jakarta. Jadi, sebelum awan-awan tersebut tumbuh semakin besar dan berpotensi menyebabkan hujan di wilayah Jakarta, kandungan uap air di dalam awan tersebut dijatuhkan lebih awal untuk menjadi hujan di daerah perairan Selat Sunda, di utara Teluk Jakarta maupun di pantai Pelabuhan ratu. Dengan demikian, suplai masa udara yang pada akhirnya melintas di atas wilayah Jakarta sudah tidak lagi banyak mengandung uap air, sehingga jika tetap terjadi hujan, hujan turun hanya dengan intensitas kecil dan sporadis dan bersifat lokal. Sementara itu, metode competition mechanism dilakukan dengan cara membakar bahan semai dalam bentuk flare (CoSat) menggunakan wahana penyemaian dari darat (Ground-Based Generator) yang terpasang di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, mulai dari hulu (daerah Puncak, Bogor) hingga hilir (sekitar Teluk Jakarta). Cara kedua ini bertujuan untuk mengganggu mekanisme fisika awan bagi keberadaan awan-awan konvektif yang tumbuh di atas wilayah Jakarta dan berpotensi menjadi hujan. Dengan terganggunya mekanisme fisika awan, diharapkan proses pertumbuhan awan hujan menjadi terhambat dan sekiranya tetap turun hujan hanya dengan intensitas kecil.

Banyak tanggapan pro-kontra terkait pelaksanaan operasi TMC untuk antisipasi banjir di wilayah Jakarta saat ini. Sebagian kalangan menilai bahwa aplikasi teknologi ini patut dicoba, karena pada hakikinya teknologi diciptakan untuk dimanfaatkan bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Namun, tidak sedikit pula kalangan yang mempunyai tanggapan minor terhadap pelaksanaan operasi TMC yang rencananya berlangsung hingga akhir Maret dan menghabiskan anggaran sekitar 13 Miliar Rupiah ini. Ada yang beranggapan bahwa upaya ini merupakan suatu pemborosan. Tidak sedikit pula pihak yang meragukan bahwa berkurangnya curah hujan di Jakarta selama beberapa pekan belakangan ini lebih disebabkan karena faktor iklim dan cuaca yang memang tidak sedang berpotensi menimbulkan kondisi ekstrim. Sebagian lain menilai bahwa efek berkurangnya curah hujan di wilayah Jakarta dapat merugikan wilayah tersebut secara ekologis. Beberapa peneliti berpendapat bahwa mengalihkan curah hujan di wilayah Jakarta selama dua bulan sama artinya dengan menjadikan Jakarta mengalami kemarau dan dapat berdampak terhadap semakin menguatnya laju penurunan tanah di Jakarta akibat berkurangnya air resapan (Kompas, 4 Februari 2013).

Menurut Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, kerugian akibat banjir besar di Jakarta tanggal 17 Januari 2013 lalu bisa mencapai angka 15 Triliun Rupiah (Tempo, 18 Januari, 2013). Angka ini dihitung berdasarkan asumsi terganggunya sektor-sektor ekonomi dan perekonomian berbasis masyarakat. Jika melihat nilai potensi kerugian tersebut, anggaran sebesar 13 Miliar Rupiah yang disiapkan oleh BNPB untuk operasional TMC saat ini tentu tidak tepat jika dianggap sebagai suatu pemborosan.

Grafik berikut memperlihatkan kondisi curah hujan di wilayah Jabodetabek untuk periode tanggal 1 Januari – 2 Februari 2013 yang dianilisis berdasarkan data GFS. Dari grafik tersebut terlihat bahwa sebelum dilaksanakannya TMC, curah hujan aktual di wilayah Jakarta cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai curah hujan historis maupun nilai hasil prediksinya. Setelah dilaksanakannya TMC, curah hujan aktual di wilayah Jakarta cenderung lebih rendah dibandingkan nilai curah hujan historis maupun nilai hasil prediksinya.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pelaksanaan TMC telah berhasil mengurangi curah hujan yang berpotensi menyebabkan banjir di wilayah Jakarta. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa dengan adanya TMC bukan berarti menghilangkan hujan sama sekali di wilayah Jakarta. Dengan demikian anggapan yang mengatakan bahwa Jakarta akan mengalami kemarau selama musim hujan sama sekali tidak perlu dirisaukan.

 

Tri Handoko Seto, Budi Harsoyo & Sunarto

Tim Posko TMC BPPT


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT