• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Audit Lembaga Publik (Pemmerintah), khususnya Audit Kinerja merupakan kunci utama untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pertanggungjawaban kepada rakyat. Audit ini bergantung pada tingkat keyakinan atas informasi yang dilaporkan terkait dengan hasil-hasil program atau kegiatan; demikian pula dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern dalam organisasi/lembaga.

Kegiatan audit juga akan dapat memberikan arah kepada perbaikan pengelolaan pemerintah, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban kepada publik. Tuntutan akan terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih serta tersedianya pelayanan kepada publik yang lebih baik merupakan kecenderungan yang semakin nyata dari hari ke hari. Sektor pemerintahan diharapkan secara terus menerus mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan agar bisa bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis.

Sistem pelaporan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui penyusunan Laporan Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada dasarnya LAKIP merupakan pelaporan dari hasil self-assessment dari instansi sehingga diharapkan laporan yang dibuat memenuhi asas JUJUR, OBYEKTIF, AKURAT, dan TRANSPARAN.

Penyusunan LAKIP di BPPT mempertimbangkan level Penerima Laporan. Semakin Tinggi jenjang kedudukan dan jabatan Penerima Laporan (Para Eselon I dan Menteri), maka yang menjadi ruang monitoringnya lebih menekankan kepada Hasil (outcome) dan Dampak (Impact) dari suatu Kegiatan atau Program yang dijalankan. Sebaliknya untuk Pimpinan instansi pemerintah yang levelnya lebih rendah, ukuran-ukuran atau indikator yang menjadi pantauannya lebih kepada Indikator Keluaran (Output) dan Efisiensi (perbandingan antara Output dan Input).

 

Laporan LAKIP BPPT dapat di unduh di :

LAKIP 2012

 

Untuk Login LAKIP :

LOGIN LAKIP

 



Terwujudnya angkutan umum murah nasional telah menjadi obsesi dari banyak masyarakat Indonesia. Bahkan program angkutan murah tersebut masuk dalam program penanggulangan kemiskinan dalam rangka pencapaian program Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2011. Termasuk juga dalam klaster tersebut meliputi penyediaan rumah sangat murah, air bersih untuk rakyat, peningkatan kehidupan untuk nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT