Pada kesempatan tersebut, Kepala BPPT, Marzan A Iskandar menyampaikan presentasinya mengenai Inovasi Percepatan Penguasaan Teknologi Penerbangan di Indonesia hingga Tahun 2025. Dalam penguasaan teknologi penerbangan, harus melalui tahapan Research and Technology Acquisition dan Product Development, jelasnya.
Dalam seminar yang bertema Rekonstruksi Kekuatan Industri Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam Mempersiapkan Indonesia 2025 tersebut Kepala BPPT mengatakan bahwa sistem penerbangan harus didukung oleh air traffic management yang modern. Oleh karena itu diharapkan tahun 2025 mendatang Indonesia sudah harus mengadopsi Communication Navigation Surveiilance/ Air Traffic Management (CNS/ATM).
BPPT, sejak tahun 2025 sudah mengembangkan dan mengkaji serta bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan sisitem baru ini. Kedepannya sistem ini akan diimplementasikan dalam mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk melengkapi sistem penerbangan, jelas Marzan.
Lebih lanjut, Marzan menambahkan bahwa sistem lain yang harus dipersiapakan untuk komunikasi dari darat ke udara yakni Pesawat Udara Nir Awak (PUNA). BPPT mempunyai lima macam PUNA yaitu wulung, pelatuk, gagak, sriti, dan alap-alap. Dari kelima PUNA kita lihat spesifikasinya sehingga mengetahui yang mana yang paling dibutuhkan industri penerbangan.
Peran dukungan BPPT lain dalam penguasaan Teknologi Penerbangan diantaranya BPPT mempunyai Laboratorium Aerodinamika Gas dan Getaran (LAGG) dengan memiliki low speed tunner terbesar di Asean dan Australia, Uji Kekuatan Struktur yang fasilitas test hall 40x40 m, Uji Motor populasi, dan Uji Pendaratan di Air (Diching Test) di Surabaya. Dengan dukungan fasilitas-fasilitas yang telah dipersiapkan sejak dulu diharapkan industri penerbangan dan antariksa dapat maju, tegas Marzan.
Seminar dihadiri oleh berbagai kalangan dan profesi dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, industri/ swasta nasional dan masyarakat (asosiasi). Hasil seminar akan dimanfaatkan Panitia Teknis Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Penerbangan dan Antariksa Nasional 2025 serta dapat memperkaya bahan untuk pembahasan RUU Keantariksaan. (KYRA/humas)
