8756
Hits

Biogas Dengan Metan Murni, Cara BPPT Atasi Permasalahan Limbah Peternakan Di Kediri

 

 

Desa Medowo yang berada di Kabupaten Kediri, lanjut Didi, merupakan salah satu daerah sentra Peternakan Sapi Perah. Hampir 80 persen penduduk Medowo adalah peternak sapi perah. Dengan besarnya jumlah peternakan sapi disana tentunya limbah kotoran sapi yang tidak dimanfaatkan menimbulkan banyak permasalahan.

 

"Polusi udara, pencemaran air, dan saluran irigasi merupakan masalah terbesar yang timbul sebagai dampak dari peternakan sapi. Dan itu terjadi bukan hanya di Desa Medowo saja, tapi di desa lain disekitarnya. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari BPPT, limbah tersebut dapat dimanfatkan menjadi biogas. Untuk itu kami ingin didampingi oleh BPPT dari awal pengkajian, perencanaan hingga pelaksanaan pilot project biogas dari limbah kotoran sapi ini. Jika yang dilakukan di Desa Medowo ini berhasil, tentunya tidak menutup kemungkinan akan diterapkan di wilayah lain yang memiliki permasalahan yang serupa," terang Didi.

 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pusat Teknologi Lingkungan, Rudi Nugroho mengatakan bahwa BPPT  pada dasarnya siap untuk membantu mengatasi permasalahan liingkungan yang dialami Kabupaten Kediri. “Tentunya karena ini merupakan kerjasama maka dalam pelaksanaannya pun diharapkan dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah maupun dinas terkait. Baik dalam pengumpulan data, perencanaan hingga pelaksanaannya. Harus ada sinergi bersama,” jelasnya.

 

Lebih lanjut dikatakan Rudi, sistem biogas yang dikembangkan oleh BPPT dapat menghasilkan tingkat kemurnian metan yang lebih tinggi sehingga menghasilkan biogas yang lebih bagus. Selain itu dengan desain reaktor yang dibuat terpisah dengan tempat penampungan, akan meminimalisir resiko kebocoran gas yang mungkin terjadi.

 

“Mungkin kelebihan-kelebihan seperti inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten Kediri meminta BPPT untuk bekerjasama membuat pilot project biogas disana. Intinya dalam pengelolaannya nanti diharapkan dapat dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Karena dengan pengelolaan kolektif, kontrol reaktor akan lebih mudah dan lebih efisien,” pungkasnya. (Humas/HMP)