Produk BPPT Terkini

Category: Berita Layanan Info Publik

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), maka permasalahan kedisiplinan pegawai menjadi indikator utama yang selalu diperhatikan oleh Kepala BPPT. Dengan demikian, kepada setiap pegawai di BPPT diwajibkan untuk  memperhatikan tingkat kehadiran dengan jumlah rata-rata persentase diatas 80%, kata Iskendar, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010, di Ruang Komisi BPPT (28/6).

Terkait dengan disiplin PNS, maka Pemerintah telah resmi menerbitkan dan memberlakukan PP No. 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS yang telah diterapkan secara nasional dengan menggantikan PP No. 30 tahun 2009.  PP No 53 tahun 2010 ini menjadi pengiring dalam pelaksanaan RB di BPPT yang tentunya telah sesuai dengan Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (STKK), tambahnya.

Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, sambung Iskendar, arah peraturan pada PP no 53 ini tidak untuk menjatuhkan, namun lebih mendampingi dan mendidik PNS agar lebih disiplin di lingkungan kerja BPPT baik secara lisan, tulisan dan perbuatan.

Sosialisasi tersebut menghadirkan Deputi Pengendalian Kepegawaian Pembina Utama, Bambang Chrisnadi. Dalam paparannya, Ia menyampaikan bahwa dalam PP tersebut tiap pelanggaran dirinci jenis sanksinya. Untuk kehadiran pegawai misalnya, bagi PNS yang absen selama 46 hari tanpa alasan yang jelas dan kuat, langsung diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS meski sedang memangku jabatan, jelasnya.

Sedangkan, lanjutnya, sanksi ringan berupa teguran lisan sampai pernyataan tidak puas dari pimpinan akan diberikan jika terhitung tak masuk kerja selama 15 hari dalam setahun. Dalam Regulasi sebelumnya, ketidakhadiran yang dimaksud berturut-turut, sedangkan dalam aturan baru ini berdasarkan akumulasi ketidak hadiran setahun, tambahnya.

Dengan diterbitkan PP baru ini, diharapkan dapat memperbaiki dan membentuk pengetahuan sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai secara sukarela dapat bekerja secara kooperatif dengan para pegawai lainnya serta mampu meningkatkan prestasinya, tutur Bambang. (KYRAS/humas)

Add comment


Security code
Refresh

Berbagi

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed