LPNK

PENGUKUHAN PENGURUS IATI PERIODE 2011-2015

Category: Berita Kebijakan Teknologi

Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, teknologi harus dikembangkan, dimanage dan dikendalikan penggunaannya. Dalam konteks nasional, penguasaan dan pemanfaatan teknologi merupakan faktor kunci untuk meningkatkan daya saing, kemandirian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal demikian diungkapkan Kepala BPPT sekaligus Ketua Umum IATI, Marzan A Iskandar saat sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurusan Ikatan Auditor Teknologi Indonesia 2011-2015 di Auditorium BPPT (11/01).

Disisi lain, lanjutnya pemanfaatan teknologi tidak selalu sesuai dengan harapan karena kadangkala pemanfaatan teknologi diikuti derngan dampak negatif bahkan dapat membahayakan individu. Oleh karena itulah, audit teknologi dibutuhkan untuk mengetahui kesesuaian suatu produk teknologi terhadap standar atau kaedah spesifikasi teknologi tertentu dalam proses kerekayasaan yang diawali dari riset, pengembangan, design engineering dan pengeoperasian teknologi. Melalui audit teknologi perekayasa dapat  mengetahui kode etik yang benar, jelas Marzan. 

BPPT sebagai salah satu LPNK mempunyai wewenang dan sebagai pioneer dalam melakukan audit teknologi, hal ini ditandai dengan dibentuknya unit Pusat Audit Teknologi (PAT) di BPPT sejak 2001. Marzan menyampaikan bahwa pemerintah mendukung dengan memberikan kepercayaan dan dukungan pembiayaan kepada BPPT untuk mengaudit teknologi di berbagai BUMN diantaranya PT. Dirgantara Indonesia, PT. Pindad, PT, KAI, PT. PAL dan PT. LAN. BPPT juga pernah memanfaatkan audit teknologi untuk investigasi akibat kecelakaan atau bencana pemanfaatan teknologi seperti pada investigasi gardu listrik di Cawang, investigasi Jembatan Ampera, dan terakhir runtuhnya Jembatan Kutai Kertanegara, tambahnya.

Terkait mengenai bencana teknologi, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta mengatakan bahwa bencana kegagalan teknologi diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi dan atau industri. Sebaia upaya mengatasi permasalahan tersebut, audit teknologi dapat dijadikan sebagai solusi, berdasarkan UU 18 tahun 2002 Pasal 19 ayat 3(c), mengenai pemerintah wajib memperhatikan pentingnya upaya  penguatan kemampuan audit teknologi.

Sementara itu dalam paparannya mengenai audit keteknikan bidang infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) melalui penguatan penyedia jasa konstruksi, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan bencana yang terjadi belakangan ini seperti pada runtuhnya jembatan Kutai Kertanegara disebabkan karena kegagalan konstruksi dan bangunan serta mutu konstruksi yang belum sesuai standar. Hal demikian dipengaruhi karena kompetensi dan integritas auditor belum memadai, standar audit tidak diterapkan, penyedia jasa konstruksi belum kompeten, profesional, beretika dan tidak mampu berdaya saing nasional maupun internasional, belum terwujudnya good construction governance menuju good cooperate governance, serta belum adanya penerapan reward dan punishmant secara tegas," papar Djoko.

Strategi kedepannya, sambungnya, perlu roadmap konstruksi nasional yang menunjang roadmap pembangunan nasional, adanya visi, kebijakan dan program nasional baik untuk strategi capacity building maupun strategi kompetisi. Strategi lainnya khusus untuk internasional kompetisi perlu ada paket kebijakan ekspor konstruksi dengan multi sektoral dan perbaikan atau penyempurnaan produk perundangan, kepranataan, kelembagaan, sampai dengan tersedianya pedoman penetapan standar kontrak," katanya lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama Menko Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan dukungan positif dengan lahirnya IATI. Saya sangat mengapresiasikan lahirnya IATI, tapi bukan hanya sekedar mendirikan melainkan juga mengembangkan dan mensinergikannya. Peran dari IATI akan meningkatkan rasa percaya diri bangsa Indonesia. Maka kedepannya jangan hanya sekedar menggunakan teknologi, tetapi juga mengembangkannya sejalan dengan keinginan kita untuk mempercepat dan memperluas pembangunan perekonomian Indonesia. Dengan demikian diharapkan dengan dikukuhkannya kepengurusan IATI dan bermitra dengan pemerintah, dapat dikembangkan dan disosialisasikan serta disinergikan audit-audit yang sudah ada dengan memasukkan aspek teknologi. Karena kemajuan dan kesejahteraan tidak ada tanpa adanya science dan technology, tegasnya.

Disela-sela acara tersebut telah dilakukan pula penandatanganan MoU antara IATI dengan BPPT, Kementerian PU, Pemerintah Depok dan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), yang meliputi kerjasama pengembangan dan pelatihan SDM dan pengembangan sistem nasional audit teknologi. Selain itu, juga diadakan Dialog interaktif yang mengambil tema pentingnya audit teknologi di bidang infrastruktur terutama untuk kepentingan dan keselamatan publik. Dialog interaktif tersebut menghadirkan narasumber Kepala BPPT sekaligus Ketua IATI, Marzan A Iskandar, Irjen PU, Basuki Hadimuliono, Deputi IV Bidang Relevansi Iptek Kementerian Ristek, Teguh Raharjo, Anggota Komisi V DPR, Dadoes Soemarwanto serta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. (KYRAS/humas)