Articles

PRESS RELEASE EVALUASI BANJIR JAKARTA 2010 DAN SISTEM PENGENDALIANNYA (KAMIS, 18 FEBRUARI 2010)

Category: Press Release 2011

Banjir yang terjadi di sekitar Jakarta pada hari Sabtu (13 Februari 2010) hingga sekarang, khususnya pada daerah rawan banjir menunjukkan bahwa kinerja sistem pengendalian banjir Jakarta belum berjalan secara optimal. Tebal curah hujan yang terjadi pada saat itu lebih kecil jika dibandingkan dengan curah hujan pada tahun 1996, 2002, 2007 dan 2008, dimana pada saat itu wilayah Jakarta terjadi banjir dengan cukup besar. Namun demikian banjir terus terjadi.

Dimensi dan masalah banjir di Jakarta terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan banjir tersebut selain karena faktor alamiah juga akibat dari aktivitas penduduk dan penggunaan lahan. Kondisi demikian menyebabkan banjir dan pembangunan di Jakarta saling berinteraksi, artinya banjir dapat merusak hasil pembangunan, namun sebaliknya terkadang hasil pembangunan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya banjir.

Jakarta pada dasarnya memang amat rentan pada ancaman banjir. Selain berlokasi di daerah dataran rendah, bahkan sebagian lebih rendah dari permukaan laut, Jakarta juga dilewati 13 sungai yang semua bermuara di Teluk Jakarta, yaitu sungai-sungai : Mookervart, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Kalibaru Barat, Ciliwung, Kalibaru timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

Masalah banjir di Jakarta sesungguhnya merupakan masalah yang sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, namun dalam perkembangannya banjir tersebut justru semakin besar, baik intensitas, frekuensi maupun distribusinya. Sejarah mencatat bahwa bencana banjir besar yang pernah terjadi di Jakarta adalah pada tahun 1621, 1654, 1918, 1942, 1976, 1996, dan 2002, 2007.

Apakah Jakarta akan aman terhadap banjir?

Jakarta tidak akan dapat dibebaskan dari banjir secara mutlak. Dataran banjir (flood plain) seluas 24.000 ha yang berada di utara Jakarta dan telah berkembang luar biasa untuk permukiman dan industri selamanya tidak akan terbebas secara mutlak dari banjir. Upaya struktural atau sistem pengendali banjir dan drainase hanya untuk mengendalikan banjir hingga besaran banjir tertentu. Sistem pengendali banjir di Jakarta saat ini dibangun untuk banjir rencana 3-100 tahun dan sistem drainasenya 2-10 tahun. Artinya jika terjadi banjir dengan besaran lebih besar dari banjir rencana tersebut maka pasti akan banjir. Ini pun ternyata kondisi eksisting saat ini jauh sekali dari banjir rencana yang ada.

Tiap tahun upaya struktural dan non struktural dilakukan untuk mengatasi banjir, namun upaya tersebut kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebab timbulnya banjir. Akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir, seperti sedimentasi alur sungai, pendangkalan, permukiman di bantaran sungai, dan sebagainya menyebabkan masalah menjadi rumit dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan kondisi biogeofisik sungai.

Kondisi demikian makin diperparah oleh rendahnya kemampuan 13 sungai untuk mengalirkan banjir. Fakta yang ada saat ini, kemampuan mengatuskan debit banjir dari sungai dan kanal yang ada sangat jauh dari rencana. Perhitungan debit banjir sungai-sungai yang masuk ke Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 50% dari debit perhitungan pola induk 1973 dalam periode 25 tahun. Sungai-sungai utama yang ada saat ini kapasitas pengalirannya berada jauh di bawah debit rencana yang mengakibatkan sungai-sungai mudah meluap. Kapasitas alur sungai yang ada terhadap debit rencana antara 17,5 – 80%. Kemampuan alur Sungai Ciliwung saat ini hanya sebesar 17,5% persen dari rencana, sedangkan Kali Pesanggarahan hanya 20,7% (lihat Tabel). Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh adanya sedimentasi, pendangkalan dan  penyempitan alur sungai, dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika terjadi banjir karena kemampuan untuk mengatuskan debit banjir lebih kecil daripada limpasan permukaan yang ada.

Tabel. Perbandingan antara debit rencana dan debit tampungan sungai/kanal

Banjir Kanal Timur (BKT) yang dibangun dengan dana Rp 4,9 trilyun, saat ini belum selesai sesuai perencanaan. Jika BKT sudah beroperasi penuh pun, BKT hanya mampu mengurangi sekitar 30% dari  banjir di wilayah Jakarta bagian timur.

Upaya struktural lain yang akan dikembangkan untuk mengatasi banjir Jakarta adalah pembangunan Waduk Ciawi di hulu sungai Ciliwung.  Waduk Ciawi rencana dibangun di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor di atas lahan seluas 204 hektar. Waduk ini diharapkan mampu menampung volume 10 juta meter kubik. Total dana yang diperlukan sekitar Rp 1,5 trilyun.

Namun demikian rencana tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Pertama, waduk tersebut jika sudah dibangun hanya akan berkontribusi mengurangi banjir Jakarta sekitar 1%. Kedua, dana yang diperlukan terlalu mahal. Sebagai perbandingan Waduk Jatigede yang saat ini dibandung di Sungai Cimanuk, Sumedang Jawa Barat yang mampu menampung air 1 miliar meter kubik dengan  genangan 3953 hektar memerlukan dana Rp 2,1 trilyun. Ketiga, risiko jebolnya waduk. Belajar dari pengalaman jebolnya tanggul Situ Gintung dan kejadian jebolnya waduk di daerah-daerah lain dan di negara lain, maka pembangunan waduk di hulu Ciliwung sangat berisiko tinggi. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar di Jakarta dan kondisi kegempaan maka ide pembangunan waduk perlu dikaji lebih mendalam.

Pembangunan cek dam, dam parit, situ dan embung yang cukup banyak dan tersebar di bagian hulu justru akan lebih bermanfaat, baik untuk mengurangi banjir maupun penyediaan air.

Untuk mengatasi banjir Jakarta perlu dilakukan keterpaduan, baik upaya struktural dan non struktural. Mau tidak mau memang diperlukan dana yang sangat besar untuk upaya tersebut. Jika tidak, maka masalah banjir hanya tinggal menghitung waktu saja dan menjadi berkelanjutan yang akan diwariskan ke generasi mendatang dengan beban intensitas yang semakin besar. Harus diakui, persoalan banjir tidak dapat dilihat hanya dari aspek jaringan drainase yang kurang berfungsi dan keterbatasan dana untuk mengoperasikan serta memelihara jaringan pengendali banjir. Persoalan banjir adalah persoalan yang multi dimensi dimana faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap banjir. Sehingga perlu penanganan yang total, terpadu, komitmen politik dan keseriusan pemerintah, swasta, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk mengatasi masalah tersebut. Memang waktu yang dibutuhkan tidak dapat sekejap saja banjir akan selesai diatasi, namun membutuhkan proses waktu yang panjang.

Jakarta, 18 Februari 2010