Articles
Category: Press Release 2012
Makin tingginya harga minyak dunia serta realita produksi minyak bumi yang tak lagi mencukupi kebutuhan membuat Indonesia tak lagi dapat dikatakan negara eksportir minyak. Selain itu, isu kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus dipertahankan pemerintah diyakini akan memberatkan beban anggaran belanja. Hal ini dikarenakan bahwa setiap kenaikan harga minyak akan menggerus pendapatan dari minyak itu sendiri, karena beban subsidi yang makin meningkat. Oleh karena itu, dalam jangka pendek dan panjang, Indonesia harus melaksanakan pengendalian subsidi BBM dan melaksanakan diversifikasi energi.
Pengendalian subsidi BBM penting dilakukan, selain untuk mengendalikan jumlah subsidi yang umumnya akan meningkat bila harga minyak naik, juga dapat mengarahkan subsidi, agar tepat sasaran. Pembatasan subsidi BBM bisa dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang sederhana sampai yang canggih, mulai dari pembatasan subsidi melalui volume mesin( cc mobil), peruntukan kendaraan, misalkan angkutan umum, pribadi, dinas dan lainnya, sampai ke penggunaan Teknologi Kartu Pintar (Smart Card) untuk Pengaturan Penggunaan BBM Bersubsidi.
Pengendalian BBM dan Diversifikasi Energi
Pengendalian BBM secara sederhana dapat dilakukan dengan pengaturan penggunaan bahan bakar sesuai dengan kegunaan, misalkan premium dan solar untuk bahan bakar bersubsidi, sedangkan pertamax dan solar dex sebagai bahan bakar komersial yang tidak bersubsidi. Selain itu bisa juga digunakan BBM bersubsidi dengan jumlah subsidi yang lebih rendah, misalkan premix (campuran premium dengan pertamax), bio-premium (campuran premium dengan 5% bioetanol), atau Bio-solar (campuran solar dengan 10% biodiesel). Semua itu dapat menjadi opsi cerdas pengurangan jumlah subsidi BBM tanpa menaikkan harga BBM.
Andai opsi Penggunaan Bio-premium dan bio-solar ini dipilih, tentu menjadi batu loncatan peningkatan pemakaian biofuel yang dapat mengurangi ketergantungan BBM fosil. Tentu hal ini juga mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan. Tentu awal pelaksanaan akan terdapat kendala seperti produksi bioetanol di Indonesia yang masih minimal, namun kedepan dapat diatasi dengan melakukan impor dan menumbuhkan industri bioetanol di Indonesia. Sedangkan untuk biodiesel kapasitas produksi dalam negeri sudah cukup memadai hanya saja masalah transportasi pendistribusiannya yang mesti dipikirkan.
Selain melakukan pengendalian subsidi BBM, upaya diversifikasi energi yang lebih sistemik penting dilakukan. Penggunaan CNG, LGV, dan biofuel sebagai bahan bakar untuk transportasi layak menjadi pilihan. Memang ada kendala dimana harga untuk CNG dan LGV belum mampu bersaing dengan harga BBM yang seakan “murah”. Untuk CNG juga perlu membangun infrastruktur untuk transportasi dan stasiun pengisian. Suplai gas Indonesia juga terkendala dimana sebagian besar gas kita sudah terikat kontrak ekspor dengan negara lain.
Sedangkan untuk biofuel atau bahan bakar nabati, masalah harga menjadi serius karena harga bahan baku biofuel hampir selalu lebih mahal dari BBM. Oleh karena itu, diperlukan suatu DMO bahan baku nabati seperti CPO dan tetes tebu agar biofuel bisa bersaing dengan BBM. Cara lain yang bisa dilakukan adalah membuat kebun energy untuk bahan baku langsung Biofuel sehingga harga biofuel bisa jauh lebih rendah dari BBM.
Teknologi Untuk Pembatasan Subsidi Dan Diversifikasi Energi
Teknologi Kartu Pintar (Smart Card) untuk Pengaturan Penggunaan BBM Bersubsidi layak menjadi solusi pembatasan subsidi BBM. Kartu kendali berbasis smart card memiliki keunggulan, yakni dapat menyimpan dan menyajikan data transaksi secara dinamis. Kartu kendali dapat merekam data secara aman (dengan dilengkapi fitur enkripsi untuk keamanan) data identitas pemilik kendaraan, data kendaraan, jatah/kuota subsidi BBM, dan data terkait lainnya. Di lain pihak, SPBU dapat dilengkapi dengan sistem transaksi BBM yang memiliki kemampuan membatasi pembelian BBM bersubsidi sesuai dengan jatah/kuota BBM bersubsidi yang tercatat di dalam kartu pintar. Data-data tersebut dikirim ke pusat data, sehingga pemerintah dapat mengawasi pola konsumsi BBM dan mengimplementasikan kebijakan pengaturan dan pengendalian BBM bersubsidi.
Konsep awal dari sistem kerja kartu kendali BBM adalah menggunakan kartu pintar nirkontak (contactless smart card) yang menyimpan jatah/kuota BBM bersubsidi di dalam memorinya, dan akan dikurangi nilainya setiap melakukan transaksi di SPBU. Kartu kendali ini dapat juga digunakan bersama-sama dengan kartu pintar ringkas untuk label identifikasi kendaraan dalam bentuk stiker yang ditempelkan di kendaraan (optional). Kartu kendali BBM diterbitkan dengan menggunakan data KTP (e-KTP) dan STNK pemilik kendaraan. Verifikasi identitas dan penyimpanan data transaksi dilakukan secara teramankan dengan mekanisme pengamanan komunikasi data (secure messaging) seperti mekanisme di e-KTP. SPBU akan dilengkapi dengan alat pembaca kartu kendali nirkontak yang dilengkapi dengan Secure Access Module (SAM) untuk mengamankan transaksi dan data.
Apabila pemilik kendaraan akan membeli BBM premium atau solar, maka SPBU membaca jatah/kuota BBM bersubsidi yang dimiliki oleh kendaraan tersebut dari kartu kendali BBM. Pemilik kendaraaan membayar BBM tersebut dengan harga subsidi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Secara periodik, data transaksi akan dikirim ke suatu pusat data.
BPPT berencana akan menguji coba sistem tersebut dalam waktu dekat dari aspek kehandalan, keamanan, usabilitas dan pemenuhan terhadap kebijakan (policy compliance). BPPT akan berkoordinasi dengan BPH Migas, Kementerian ESDM dan Pertamina untuk koordinasi penyempurnaan skema dan mekanisme implementasi kartu kendali BBM di lapangan. Teknologi identifikasi berbasis RFID / NFC dapat pula dimanfaatkan untuk identifikasi kendaraan dengan kriteria tertentu, misalnya kriteria kapasitas mesin kendaraan (cc mobil). Hal ini merujuk pada salah satu opsi kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM berdasarkan jenis cc kendaraan.
Perekayasaan Teknologi Biofuel dan Peluang Penerapannya Melalui Konsep Kebun Energi
Produksi Biodiesel saat ini hanya sekitar 10 % saja dari kapasitas terpasang pabrik biodiesel yang mencapai sekitar 4 juta kilo liter per tahun. Kondisi lebih parah dialami oleh bioethanol yang hanya memproduksi di bawah 1 % dari kapasitas produksinya, sekitar 300 ribu kilo liter per tahun. Penyebabnya adalah karena pasokan bahan baku yang masih mahal dan harga yang tak stabil. Penyediaan CPO sebagai bahan baku biodiesel atau singkong untuk bioethanol ini masih sangat sulit atau kurang kompetitif karena harus mengikuti mekanisme pasar. Faktanya harga CPO saat ini cukup bagus di pasar internasional, yang harganya saat ini mencapai sekitar Rp. 8.500 per liter.
Bagi pengusaha, mengekspor CPO jauh lebih menarik dari pada mengolah menjadi biodiesel karena sudah pasti akan memperoleh keuntungan lebih besar meskipun sebenarnya sudah ada insentif dari pemerintah sebesar Rp. 3.000,- per liter.
Wilayah NKRI ini sesungguhnya sangat luas dan potensial untuk bisa dikembangkan menjadi beberapa area industri biofuel yang berkelanjutan dan terintegrasi dari industri hulu sampai ke hilir. Luas pulau- besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Jawa ini adalah sekitar 175 juta hektar, dan sangat subur untuk dikembangkan beberapa tanaman energi seperti kelapa sawit, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Saat ini lahan sawit sudah mencapai sekitar 8,4 juta hektar dari keseluruhan potensi kecocokan lahan untuk sawit seluas 45 juta hektar. Jadi, peluang masih sangat terbuka untuk budi daya tanaman kelapa sawit ini untuk bahan bakar biodiesel, dan tentu tidak akan berkompetisi dengan pangan (minyak goreng) karena produksi CPO saat ini sudah berlebih, yaitu sekitar 25 juta ton per tahun.
Seandainya 0,5 % atau sekitar 1 juta hektar saja dari wilayah pulau-pulau besar tersebut dijadikan perkebunan energi dengan menanam kelapa sawit misalnya, maka dapat diproduksi biodiesel sebesar 75.000 barrel per hari, sebuah jumlah yang sangat besar dan cukup untuk kebutuhan, misalnya B10 (campuran 10 % biodiesel dan 90 % solar) atau bahkan untuk B20 sekalipun. Melalui konsep kebun energi ini, tentunya sangat dimungkinkan dikembangkan pula beberapa jenis tanaman lain untuk produksi bioethanol (singkong, tebu, dll tergantung kepada kecocokan lahan).
Sudah saatnya segera direncanakan dan dipastikan kebutuhan energi masa depan dengan kemauan dan kemampuan bangsa kita sendiri dengan memanfaatkan potensi lahan NKRI ini. Untuk itu, ke depan perlu dipikirkan skenario perkebunan energi ini yang dapat menjamin ketersediaan bahan baku secara stabil baik harga maupun volumenya. Hal ini bisa direalisasikan dengan mengintegrasikan mata rantai bisnis dari hulu sampai ke hilir.
Pada prinsipnya perkebunan energi ini merupakan sebuah entitas bisnis milik pemerintah yang nantinya melakukan usahanya di bidang perkebunan dan hasilnya semata untuk menyediakan kebutuhan energi bagi masyarakat. Dengan demikian, untuk kebun energi, misalnya kelapa sawit, maka harga bahan baku biodiesel seperti CPO ini bisa dibuat stabil karena hanya akan dipakai untuk biodiesel yang diproses di dalam kawasan kebun energi tersebut, dan tidak dipakai untuk kebutuhan lainnya seperti komoditas ekspor. Keberadaan kebun energi ini juga tidak akan mengganggu bisnis CPO yang selama ini sudah ada, karena berjalan dengan wilayah bisnis masing-masing. Bila konsep ini bisa dijalankan maka sangat dimungkinkan memproduksi bodiesel dengan harga yang cukup murah dan tentunya di bawah harga solar subsidi ( Rp. 4.500 per liter) sekalipun.
Dengan kebun energi ini setidaknya kita bisa :
- menjamin kepastian sebagian ketersediaan energi sampai kapanpun dalam volume yang dapat direncanakan lebih pasti, sesuai dengan kebutuhan
- bermanfaat sebagai instrumen penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan untuk bisnis ini, pasti akan menyerap tenaga kerja cukup banyak dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. ( Pro Job,Pro Poor, pro Growth).
Memang tidak mudah untuk melaksanakan ide besar ini. Namun, dengan dukungan dan kebersamaan semua pihak bukan tidak mungkin hal ini akan terwujud. Brazil adalah salah satu Negara yang bisa dijadikan contoh dengan keberhasilannya dalam mengembangkan bioethanol dari tanaman tebu. Indonesia sebenarnya harus optimis tidak akan kalah dengan Brazil bila semua pihak memiliki komitmen kuat untuk melangkah ke sana. Semoga kita memiliki komitmen kuat tersebut untuk maju dan dan membantu mengatasi masalah BBM ini menjadi berkah bagi bangsa ini.
Berbagi
